Breaking News:

Salam

Tak Ada Alasan Kuat Memberangus Parlok

Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah dan DPR RI agar revisi UU Pemilu jangan sampai mengganggu partai politik lokal (parlok) di Aceh

Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah dan DPR RI agar revisi UU Pemilu jangan sampai mengganggu partai politik lokal (parlok) di Aceh. Demokrat juga tak setuju jika Pilkada 2022 dan 2023 digeser dan diserentakkan dengan Pileg dan Pemilu 2024. “Demokrat meminta revisi UU Pemilu ini tidak memberangus keberadaan partai lokal,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menjadi agenda krusial yang harus diselesaikan DPR RI pada 2021 ini. Naskah RUU Pemilu yang merupakan usulan inisiatif DPR RI itu sudah masuk ke  badan legislasi dan sudah pula dibentuk panitia kerja (panja) untuk membahasnya.

Partai Demokrat berpendapat, partai-partai lokal di Aceh lahir dari hasil kesepakatan damai bersama antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Karena itu, keberadaannya harus dipertahankan.

Ya, revisi UU Pemilu, sejak tahun lalu sudah dibayangkan sebagai isu politik paling krusial di tahun 2021. Berbagai tanggapan pro dan kontra sudah lama bermunculan mengenai rancangan revisi UU Pemilu. Seorang anggota Badan Legislasi DPR mengatakan, draf revisi UU Pemilu masih prematur dan perlu dimatangkan. Khususnya, pada enam poin krusial di dalamnya.

Enam poin tersebut, yakni ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas parlemen. Lalu, sistem konversi penghitungan suara ke kursi dan jumlah besaran kursi per daerah pemilihan. Kemudian mengenai keserentakan pemilu, tentang digitalisasi pemilu, dan mengenai upaya menghilangkan moral hazard pemilu.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI (FISIP UI) Valina Singka Subekti memberikan lima rekomendasi terhadap revisi UU tersebut. Pertama, mengusulkan sistem pemilu proporsional daftar calon tertutup. Usulan itu dapat dilakukan dengan memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3‑10 menjadi 3‑8 dan parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen. Kedua, menghapus presidential threshold sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ketiga, mengatur pendanaan partai oleh negara. Hal tersebut untuk mengurangi dominasi oligarki dan praktek politik kartel dalam sebuah partai. Keempat, mereformasi sistem demokrasi di internal partai politik agar partai dikelola secara demokratis, tak lagi oligarkis, sentralistik, dan personalistik. Kelima, sistem proporsional tertutup harus diimbangi dengan proses pencalonan dan penyusunan nomor urut calon yang terbuka dan demokratis.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik pembahasan revisi UU Pemilu, yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Ia mengatakan pembahasan RUU Pemilu terkesan hanya untuk mengakomodir kepentingan sejumlah partai politik. "Muncul suudzon bahwa pembahasan demi pembahasan RUU Pemilu yang selalu direvisi per lima tahun, lebih banyak untuk parpol‑parpol melanggengkan posisinya," ujar Din.

Seharusnya, revisi UU Pemilu merupakan bagian dari konsolodasi demokrasi. Jika dilakukan hanya untuk kepentingan parpol, ia menilai akan banyak yang kecewa dengan keputusan tersebut.

Diharapkan, UU Pemilu ini merupakan bagian yang bersifat instrumental dalam konsolidasi demokrasi, karena memang sebagai pengantar.

Untuk itu, perlu adanya kesamaan visi dan misi dari DPR terkait UU Pemilu. Dengan demikian, regulasi tersebut dapat berlaku dalam jangka panjang untuk mengakomodir demokrasi yang lebih baik. Jadi, demokrasi tidak hanya menjadi ritual politik lima tahunan, melainkan menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial.

Mengenai keberadaan partai-partai lokal di Provinsi Aceh, mestinya memang tidak diusik. Toh, selama ini keberadaan parlok di Aceh tidak bermasalah,  kecuali membuat posisi sejumlah parnas “terjepit”. Buktinya, sejak kehadirannya, perlok langsung mendominasi perolehan kursi di DPR-DPRK dan DPRA. Dan, itu tentu tidak bisa menjadi alasan untuk memberangus partai lokal di Aceh.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved