Breaking News:

Pemerintah Aceh dan DPRA Perlu Koodinasi dengan Pusat

DALAM kesempatan itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Syamsul Bahri, juga menyampaikan bahwa setelah adanya penetapan tahapan dan jadwal

Hand-over dokumen pribadi
Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil 

DALAM kesempatan itu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Syamsul Bahri, juga menyampaikan bahwa setelah adanya penetapan tahapan dan jadwal Pilkada, maka selanjutnya Pemerintah Aceh dan DPRA segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, dan KPU RI agar Pilkada Aceh bisa dilaksana pada tahun 2022.

Hal ini penting dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait apakah Pilkada Aceh bisa digelar tahun 2022 atau dilaksanakan secara serentak pada tahun 2023 atau 2024.

"Mengenai belum adanya keputusan dari Pusat, maka terkait itu biarlah Pemerintah Aceh dan DPRA yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, dan KPU agar Pilkada 2022 bisa dilaksana dengan damai dan aman," kata Syamsul.

Apabila nanti adanya perubahan tahapan dan jadwal Pilkada dari Pemerintah Pusat, menurut Syamsul Bahri, KIP Aceh akan menyesuaikan dengan tahapan yang ditetapkan oleh Pusat. "Jika ada perubahan (tahapan dan jadwal Pilkada Aceh) dari Pusat, nanti kita lihat. Jika ada perubahan akan kita sesuaikan dan sinergikan dengan perubahan yang ada," demikian jelas Syamsul Bahri.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, kepada Serambi menginformasikan bahwa di Komisi II DPR RI saat ini ada pemikiran agar Pilkada Aceh diserentakkan pada 2023 karena ada tiga kabupaten/kota yang masa pemerintahannya berakhir di tahun tersebut. Yaitu Kabupaten Pidie Jaya (Pijay), Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam.

“Pusat dalam hal ini Kemendagri tentu juga melihat hal ini, jangan sampai tiga kabupaten itu untuk seterusnya selalu tidak sama,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, kepada Serambi, Minggu (10/1/2021).

Peluang Aceh untuk tetap melaksanakan Pilkada di 2022 dikatakan Nasir Djamil, sangat tergantung pada upaya Pemerintah Aceh dan DPRA dalam memainkan posisi tawarnya melalui norma yang diatur di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam UUPA ia sebutkan, ada pasal yang mengatur bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Aceh itu harus meminta pertimbangan dari DPRA. “Tetapi karena norma itu sifatnya adalah meminta pertimbangan, maka Pusat bisa saja memakai pertimbangan Aceh dan bisa juga tidak.” tambah Nasir Djamil.

Jika pun nanti Aceh tetap ingin memaksakan diri bertahan di 2022, Nasir Djamil juga yakin nantinya akan ada titik kompromi. “Pusat ingin di 2024, Aceh ingin 2022, maka jalan tengahnya di 2023. Alasan empirisnya karena ada tiga kabupaten kota yang berakhir 2023,” jelas Nasir Djamil.

“Itulah mengapa saya katakan peluang Pilkada 50:50, antara 2022 dengan 2023. Kalau 2024 itu sudah tidak ada cerita lagi,” imbuh Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh ini.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved