Breaking News:

Banyak Daerah Tak Plot Dana Pilkada

Kesepakatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh untuk melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur

SERAMBI/HERIANTO
Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri menyerahkan penetapan SK Tahapan Pilkada Aceh 2022 kepada Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, yang didampingi Ketua dan Anggota Komisi I di Ruang Kerja, Gedung DPRA, Rabu (20/1/2021). 

BANDA ACEH - Kesepakatan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP kabupaten/kota  se-Aceh untuk melaksanakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, secara serentak pada tahun 2022 mendatang sepertinya akan mengalami hambatan. Penyebabnya, dalam tahun ini banyak kabupaten/kota di Aceh yang belum mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Selain itu, ada juga daerah yang sudah menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut, namun jumlahnya belum memadai. Hanya beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan anggaran yang relatif besar. Padahal, sesuai dengan Keputusan KIP Aceh yang dikeluarkan pada Selasa (19/1/2021), tahapan pilkada serentak di Aceh akan dimulai pada 1 April mendatang.

Seperti diberitakan Rabu (20/1/2020), KIP Aceh menetapkan tahapan dan jadwal pilkada serentak pada tahun 2022 dalam keputusan Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021. Sebelum keputusan itu dibacakan oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, dalam rapat pleno di aula KIP setempat, pada hari yang sama komisioner KIP Aceh bersama KIP kabupaten/kota melakukan rapat finalisasi draf tahapan dan jadwal pilkada tahun 2022. Rapat yang berlangsung tertutup itu berlangsung pukul 14.00 WIB-18.00 WIB.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengatakan, tahun ini Banda Aceh tidak mengalokasikan dana untuk Pilkada. Sebab, menurutnya, hingga APBK 2021 disahkan beberapa waktu lalu, belum ada kepastian hukum dan keputusan tentang jadwal Pilkada. Namun, sebut Farid, dalam APBK ada dianggarkan dana untuk pos belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 4 miliar. “Jika ada perubahan kebijakan, hanya dana BTT yang dapat kita alihkan untuk anggaran Pilkada,” ungkapnya.

Tapi, lanjut Farid, pengalihkan dana BTT untuk anggaran Pilkada tentu harus melewati sidang paripurna perubahan yang paling cepat dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. “Kami menghargai apa yang sedang dilakukan KIP maupun KPU terkait jadwal Pilkada. Untuk Pilkada mendatang, KIP Banda Aceh sudah mengajukan anggaran Rp 32 miliar,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Besar, Nabhani, mengatakan, KIP setempat sudah mengusulkan anggaran Pilkada Rp 86 miliar, namun belum disetujui dewan. Sebab, menurutnya, pada saat itu belum ada keputusan tentang jadwal pilkada. “Dengan adanya keputusan KIP Aceh dimana pilkada serentak di Aceh akan dilaksanakan tahun depan, kita akan duduk kembali dengan komisioner KIP untuk membahas hal tersebut," ujar Nabhani.

Sementara itu, Sekretaris KIP Aceh Besar, Fahmi, mengatakan, pihaknya belum tahu apakah ada dana Pilkada atau tidak yang ditampung di APBK. Sebab, dasar hukumnya belum ditetapkan. “Sebelumnya, kita sudah usul dana Pilkada Rp 86 miliar  ke Pemkab. Apakah ditampung atau tidak, kita belum tahu karena belum komunikasi soal dana Pilkada tersebut,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya (Pijay), Hasan Basri ST MT, memastikan tak ada sama sekali alokasi dana untuk pelaksanaan tahapan pilkada dalam APBK 2021. “Sejak pembahasan RAPBK 202 pada November tahun lalu, KIP tidak mengusulkan dana. Jadi, kami pastikan dalam tahun ini tidak ada anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada di Pijay," jelas Hasan Basri kepada Serambi, Rabu (20/1/2021).

Ketua KIP Pijay, Iskandar SH, mengatakan, pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur disokong penuh oleh dana dari KIP Aceh.  "Karena Pijay tidak melaksanakan pemilihan bupati/wakil bupati, makanya kami tak usulkan anggaran ke dewan," katanya.

Ketua DPRK Aceh Tenggara,  Denny Febrian Roza SSTP MSi,  mengatakan, dana untuk Pilkada 2022 di kabupaten itu belum dianggarkan karena belum ada surat tertulis dari Mendagri tentang jadwal pasti dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak.  Menurut Sekjen Golkar Aceh Tenggara ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri. Informasi itu, sebut Denny, berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved