Breaking News:

Pemerintah Wajib Anggarkan Dana Pilkada

Pemerintah Aceh menyatakan siap mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022

Pemerintah Wajib Anggarkan Dana Pilkada
IST
BUSTAMI HAMZAH, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menyatakan siap mengalokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022. Saat ini, anggaran Pilkada Aceh "diparkir" di pos belanja tak terduga (BTT). Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah menjawab Serambi, Rabu (20/1/2021), menyikapi penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh oleh KIP Aceh.

"Pemerintah wajib menyediakan anggaran seperti amanah Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD," katanya.

Dalam Permendagri diuraikan, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.

Ayat (2) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Ayat (3) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan. Ayat (4) Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Ayat (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi anggaran. "Apapun alasannya, pemerintah wajib menyediakan anggaran kalau (tahapan) sudah seusai dengan aturan yang berlaku," ungkap Bustami.

Ia menyatakan, belum mengetahui kebutuhan anggaran tahapan Pilkada untuk tahun 2021. Pihaknya sedang menunggu pengajuan dari KIP Aceh. "Nanti diajukan melalui Biro Pemerintahan, kami di keuangan hanya menyediakan anggaran. Apapun alasan, kami harus siap. Dimana sumbernya nanti akan kami cari," kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, juga menyatakan, anggaran pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 sudah diplot dalam pos BTT. "Kemarin saat konsultasi RAPBA 2021 dengan Mendagri, kita juga sampaikan soal pilkada. Mendagri tidak berani mengambil keputusan. Cuma menyarankan kepada kita, karena tidak diatur dalam nomenklatur APBA 2021, maka yang paling baik adalah menempatkannya di pos BTT," katanya.

Dalam pos BTT, kata Safaruddin, tidak disebutkan besaran anggaran Pilkada Aceh. Sebab, dalam pos tersebut juga memuat anggaran penangganan dan pencegahan Covid-19.  Jika tahapan Pilkada Aceh disetujui oleh pusat, sambungnya, maka anggaran Pilkada Aceh diambil dari pos BTT. Safaruddin menduga, anggaran Pilkada Aceh untuk tahun 2021 tidak begitu besar, kecuali saat pemilihan nanti.

"Mudah-mudahan, tahapan dan jadwal pilkada kita bisa dilaksana tahun 2022 seperti amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh," pungkas Safaruddin. Sebelumnya, KIP Aceh sudah mengusulkan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2022 kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp 200 miliar lebih. Dana itu diperuntukan mulai dari tahapan sosialisasi hingga pemungutan suara yang direncanakan pada 17 Februari 2022 nanti. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved