Breaking News:

KPU akan Koordinasi dengan Pemerintah dan DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa memberikan pernyataan terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang sudah menetapkan

(KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa)
Ilham Saputra 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum bisa memberikan pernyataan terhadap keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang sudah menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022 meskipun belum ada keputusan resmi dari pusat.

"Kami harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah dan DPR," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menjawab Serambi melalui pesan WhatsApp (WA), Kamis (21/1/2021) tadi malam.

Sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022, menurut Ilham, KIP Aceh pernah berkonsultasi dengan pihaknya. “Saat konsultasi itu kami sampaikan agar tidak membuat tahapan dulu sampai ada hasil koordinasi KPU dengan pemerintah dan DPR," jelas Ilham Saputra.

Sementara itu, sehari setelah menetapkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh atau pada Rabu (20/1/2021), Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri bersama komisioner langsung menyerahkan SK penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh tahun 2022 kepada DPRA. SK tersebut diterima Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, didampingi Ketua dan Anggota Komisi I di ruang kerjanya.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengatakan, SK penetapan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh tesebut juga diserahkan kepada Gubernur Aceh dan KPU RI. "Kita sudah kirim surat itu kepada Gubernur Aceh tadi (kemarin-red) pagi. Minta waktu untuk bertemu, tapi hingga kini (sore kemarin-red) belum diberi jadwal," kata Syamsul.

Bila dalam dua hari ini Gubernur belum memberi jawaban, Syamsul menyatakan, pihaknya akan meminta pegawai KIP untuk mengantar SK penetapan tahapan Pilkada Aceh ke Kantor Gubernur.

"Tapi, saya yakin Pemerintah Aceh akan menyediakan waktu untuk kami," ungkap mantan Ketua Panwaslih Aceh, ini.

Sementara untuk KPU RI, lanjut Syamsul, pihaknya akan mengirim SK tersebut melalui Kantor Pos. "Untuk KPU tadi (kemarin-red) siang sudah kami kirim. Sementara untuk Mendagri, itu ranahnya Pemerintah Aceh dan DPRA yang mengirim," timpal Syamsul Bahri.

Sebelumnya, Ketua KIP Aceh sudah menyampaikan langkah yang akan dilakukan pihaknya bila pemerintah pusat menolak atau mengubah tahapan dan jadwal Pilkada Aceh yang sudah ditetapkan tersebut. "Mengenai belum ada keputusan dari pusat, biarlah Pemerintah Aceh dan DPRA yang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, dan KPU, agar Pilkada Aceh tahun depan bisa dilaksanakan dengan damai dan aman," ungkapnya.

Bila nanti ada perubahan tahapan dan jadwal Pilkada dari Pemerintah Pusat, Syamsul Bahri mengatakan, KIP Aceh akan menyesuaikannya dengan tahapan yang ditetapkan oleh pusat. "Kita lihat nanti. Jika ada perubahan, akan kita sesuaikan," pungkas Syamsul Bahri. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved