Breaking News:

Salam

Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi Penanganan Covid

Yang paling kentara antara lain kelemahan koordinasi antarlembaga pemerintah terutama terkait data korban atau pasien yang terinfeksi virus Corona

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

Sejumlah kalangan menilai, koordinasi pemerintah lemah dalam proses penanganan masalah Covid-19.  Yang paling kentara antara lain kelemahan koordinasi antarlembaga pemerintah terutama terkait data korban atau pasien yang terinfeksi virus Corona. 

Co‑Initiator and Co‑Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid‑19 (situs LaporCovid), Irma Hidayana, menilai kelemahan itu menyebabkan kesalahan data terkait Covid‑19 masih saja terjadi. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, baru‑baru ini mengungkapkan kekecewaannya menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk program vaksinasi Covid‑19. Ia lebih memilih menggunakan data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi kepada masyarakat.

“Perbedaan data itu menunjukkan buruknya koordinasi sekaligus data yang dimiliki pemerintah selama ini. Maka tak heran pengendalian pandemi selama ini ternyata tidak dilakukan berdasarkan data yang baik, tidak didasarkan pada public health evidence yang memadai," kata Irma.

Kelemahan koordinasi pemerintah dalam koordinasi penanganan Covid‑19 berujung rakyat yang menjadi korban. Alhasil saat ini rakyat sulit beraktivitas bebas karena masih tingginya tingkat penularan Covid‑19. Irma mengkritik pedas pemerintah yang seolah tak serius mengatasi pandemi yang telah hampir setahun berlangsung. "Pantas sekarang kita menuai angka penularan tinggi. Ini benar‑benar keterlaluan. Sudah hampir setahun kok masih perlu koordinasi teknis."

Harapannya, koordinasi lintas sektoral tak menjadi rintangan dalam penanganan pandemi. Sebab nyawa 270 juta rakyat lah yang dipertaruhkan. Semua pejabat publik perlu koordinasi lebih baik.

Sebelumnya, kelemahan koordinasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 juga mendapat sorotan peneliti Universitas Gajah Mada (UGM), Fikri Disyacitta. Dia melaporkan, sejak awal merebak wabah Covid‑19 di tanah air, penanganan pandemi virus Corona ditandai dengan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut seperti yang terjadi di awal Maret 2020 antara pemerintah pusat versus pemerintah provinsi (DKI Jakarta dan Jawa Barat), serta pemerintah pusat versus pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Dalam perkembangan lanjutannya, kelemahan koordinasi antar tingkatan pemerintah daerah ini mengalami perluasan dan pendalaman menjadi konflik koordinasi antar pemerintah daerah, baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun antara sesama pemerintah kabupaten/kota.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj pun melihat hingga kini upaya penanggulangan wabah Covid‑19 belum optimal. Masih ada kebijakan yang tumpang tindih, sehingga tidak mendapat hasil maksimal. "PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi dan mengendalikan wabah Covid‑19. Sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih," kata Said.

PBNU juga melihat masih ada unsur politik yang melatarbelakangi kebijakan antarelemen pemerintah. Seharusnya, keselamatan jiwa setiap penduduk merupakan prioritas utama dibanding kepentingan politik. "Padahal, kurva jumlah warga yang terpapar Covid‑19 hingga saat ini masih terus meningkat."

Karena itulah, selain meningkatkan koordinasi pemerintah juga perlu mengelola secara baik dampak wabah ini melalui komunikasi publik. Ini sangat vital terutama dalam masa krisis seperti sekarang. Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat harus tahu semua hal terkait informasi penanganan Covid‑19. Tidak boleh ada ruang kosong yang diisi berita bohong atau hoaks.

Ke depan, komunikasi publik harus bisa lebih baik. Koordinasi dan sinergi perlu ditingkatkan lagi antara lembaga-lembaga pemerintah serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan, informasi untuk publik dharus dikelola secara baik karena publik membutuhkan sumber informasi yang bisa dipercaya, bukan malah memancing pro dan kontra.

Kemudian, semua komponen masyarakat herus terus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved