Breaking News:

Salam

Bupati dan Wali Kota Harus Serius Berantas Lintah Darat

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, secara serius mengajak warga kota agar tidak terjebak rentenir yang dinilainya sebagai salah satu sumber

Bupati dan Wali Kota Harus Serius Berantas Lintah Darat
FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, memperlihatkan buku 'Ala Aminullah Perangi Rentenir‘, di pendopo setempat, Senin (25/1/2021).

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, secara serius mengajak warga kota agar tidak terjebak rentenir yang dinilainya sebagai salah satu sumber pemicu kemiskinan. Selain bertentangan dengan syariat Islam, praktek yang dijalankan rentenir juga menguras ekonomi masyarakat kecil.

“Rentenir itu berasal dari kata ‘rente’ yang berarti bunga atau riba dan ‘nir’ merupakan subjek atau orang. Jadi, praktek rentenir alias lintah darat, ‘Bank 47', koperasi ilegal, atau Bankkel bermakna orang yang memungut bunga atau riba dan mencari nafkah dengan cara‑cara yang sangat ditentang dalam agama, dan ruang lingkup prakteknya dari laut sampai ke pegunungan," jelas Aminullah.

Wali Kota menegaskan, uoaya memerangi rentenir merupakan wujud perhatian dan kepedulian pihaknya kepada masyarakat yang masih memanfaatkan jasa lintah darat tersebut sebagai sumber untuk mendapatkan modal usaha. Padahal, dalam pandangan Aminullah, "Selain merusak pola pikir masyarakat, rentenir juga tak memikirkan kondisi peminjamnya dengan terus-menerus menguras sumber pendapatan mereka yang merupakan kaum ekonomi lemah seperti pedagang atau pengusaha kecil."

Makanya, bila masyarakat masih memiliki ketergantungan pada rentenir, angka kemiskinan akan terus meningkat. "Dan, usaha-usaha kita memerangi rentenir takkan berarti apa‑apa tanpa ada kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjauhi lintah darat.”

Secara nasional dilaporkan, hingga kini masih banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia kesulitan mendapatkan akses keuangan yang aman. Hal ini ditunjukan dengan masih banyaknya masyarakat yang bergantung kepada rentenir alias orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi.

Kita sependapat dengan Aminullah bahwa rentenir harus diberantas karena alasan-alasan yang sudah dijelaskan tadi. Namun, kita juga ingin mengatakan, bahwa rentenir itu bagi para korbvan bukanlah pilihan, tapi keterpaksaan. Lintah darat menjadi pilihan masyarakat lantaran proses peminjaman yang mudah dan tidak memerlukan banyak syarat. Bahkan rentenir-rentenir banyak yang mampu memberi pinjaman tanpa jaminan apapun.

Sedangkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya membutuhkan waktu dan proses yang lama. Lembaga keuangan yang sudah berpengalaman perlu mendapatkan informasi mengenai data pribadi kreditur secara lengkap, juga komitmen pembayaran dari uang yang akan dipinjamkan oleh bank. "Bank sudah jelas sangat highly regulated. Dia juga ada aturan yang mengikat," kata seorang peneliti.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktek rentenir juga mulai dilakukan secara online. Dan, caranya ternyata sangat kasar. Beberapa tahun lalu sempat heboh ketika banyak korban yang diperlakukan dengan cara-cara tak wajar akhirnya “memberontak”.

Mengantisipasi tingginya pertumbuhan rentenir di Indonesia, kala itu pemerintah membentuk lembaga keuangan yang mudah dijangkau atau mempermudah akses keuangan masyarakat. Realisasinya ada macam-macam bentuk. Di Banda Aceh, misalnya, Aminullah membentuk Lembaga Keuangan Mahirah Muamalah Syariah (MMS). Lalu, di Kabupaten Aceh Barat Daya Bupati Akmal Ibrahim membentuk Bank Gala sebagai salah satu pembiayaan berbasis syariah bertujuan membantu petani setempat. "Konsep gadai yang selama ini berjalan di Aceh Barat Daya rata‑rata tidak berjalan sesuai dengan hukum syariah."

Hasil dari terobosan itu ternyata cukup efektif. Di, Banda Aceh, menurut hasil survei pada 20 November‑20 Desember 2020 lalu itu di Pasar Ulee Kareng, Pasar Seutui, Pasar Peunayong, Pasar Rukoh, dan Pasar Kampung Ateuk, dari 237 responden, hanya dua persen yang berhubungan dengan rentenir. Padahal, survei pada 2019, ketergantungan pedagang itu mencapai enam persen. Jadi, dalam setahun turun empat persen.

Oleh sebab itulah, kita berharap para wali kota dan bupati bisa membentuk lembaga-lembaga keuangan “made in” daerah masing-masing untuk mencegah masyarakat “berurusan” dengan lintah darat.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved