Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Asal Aceh, H Ruslan M Daud SE (HRD) meminta kepada Ditjen Cipta Karya dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR untuk menjadikan Danau Laut Tawar sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Hal itu disampaikan HRD dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Cipta Karya dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerin PUPR di ruang rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Selasa (26/01/2021).

"Laut Tawar yang letaknya di pusat Kota Takengon dengan panorama alam yang begitu menakjubkan ditambah iklim yang sangat bersahabat,  sangat strategis, tidak jauh beda dengan lokasi lain yang telah ditetapkan sebagai KSPN super prioritas," jelas HRD.

"Menjadikan Laut Tawar Aceh Tengah sebagai KSPN merupakan wujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan, " tegas Ruslan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bireuen 2012 – 2017 itu juga menyinggung program sarana sanitasi/MCK untuk dayah / pesantren  dengan alokasi dana hanya Rp 200 juta per titik pemasangan, maka pengelolaannya lebih baik dilakukan secara swakelola/padat karya dengan pihak dayah/pesantren dari pada di pihak ketigakan/tender.

Politisi PKB ini menerangkan bahwa jika program ini dilaksanakan secara swakelola maka dipastikan dapat menampung tenaga kerja dari kalangan Dayah.  Hal ini sesuai dengan semangat Presiden terkait dengan penampungan tenaga kerja sebanyak mungkin yang terimbas dari pandemi Covid-19.

"Selanjutnya jika dikerjakan pihak ketiga, kualitas MCK jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem swakelola. Kalau ditenderkan dipastikan penawaran  mungkin sampai 20-30% seperti yang terjadi sekar