Breaking News:

Pilkades Serentak

Dewan Desak Bupati Gelar Pilkades Serentak, Hindari Konflik Antarkelompok di Gampong

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi kepada Serambinews.com, Sabtu (30/1/2021) mengatakan, pilkades tersebut juga bagian untuk menghindari potensi korup

Penulis: Sa'dul Bahri | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/DEDI ISKANDAR
Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi alias Pang Romi. 

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat mendesak bupati melaksanakan pilkades serentak di daerah tersebut untuk menghindari konflik antaramasyarakat yang sudah berkelompok-kelompok.

Dari 322 desa di Aceh Barat, sebanyak 224 keuchik di antaranya berstatus Pjs, sehingga desa yang sudah sampai waktunya untuk dilakukan pemilihan diminta untuk segera dilakukan pemilihan serentak pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pilihan keuchik secara langsung (Pilchiksung).

Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi kepada Serambinews.com, Sabtu (30/1/2021) mengatakan, pilkades tersebut juga bagian untuk menghindari potensi korupsi dana desa, sebab tentu ada sebagian oknum dari Pjs keuchik belum tentu fokus untuk pembangunan gampong.

Baca juga: Total Positif Covid-19 Aceh Capai 9.207 Orang, Penderita Sembuh 7.846 orang

Baca juga: Cara Hadapi Orang Berwatak Keras dan Suka Emosional ? Ini Jawaban Ummi Fairuz Ar-Rahbini

Akan tetapi menurutnya ada sebagian oknum focus bagaimana cara menghabiskan dana desa karena menganggap hanya sesaat ia menjabat dan jika tak cocok bisa saja dengan segera diganti dengan Pjs yang lain.

Sehingga beda dengan pemilihan yang tidak sembarangan bisa diberhentikan dan tentunya punya tanggung jawab penuh.

"Sudah terlalu banyak Pjs keuchik di Aceh Barat, dan menurut kami Pjs sangatlah tidak tepat dan perlu dilakukan pemilihan serentak sesegera mungkin agar tidak membiarkan keretakan hubungan sosial di masyarakat," ujar Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi kepada Serambinews.com, Sabtu (30/1/2021).

Dengan ada pilihan yang dilakukan secara demokrasi tentu tidak akan melahirkan masalah atau perselisihan karena keuchik bersaing dengan cara terbuka.

Namun jika orang yang ditunjuk sebagai Pjs tentunya banyak melahirkan prokontra di masyarakat yang mungkin orang yang ditunjuk tidak sesuai dengan keinginan orang ramai atau kelompok-kelompok.

"Kami di DPR sudah banyak menerima keluhan dari tokoh masyarakat dan kesemuanya mengharapkan segera dilakukan pemilihan secara demokrasi atau pilkades," ungkap Samsi Barmi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved