Breaking News:

Salam

Revisi UU Pemilu Cuma Hasrat Kelompok Elit?

Revisi Undang‑undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan normalisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2022 dan 2023 menuai pro

Editor: bakri
Revisi UU Pemilu Cuma Hasrat Kelompok Elit?
FOR SERAMBINEWS.COM
NURUL ARIFIN, Wakil Ketua Umum DPP Golkar

Revisi Undang‑undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan normalisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2022 dan 2023 menuai pro dan kontra di tingkat elite politik. Sejumlah partai politik 'terpecah', terutama terutama  poin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam draf tersebut. Draf RUU Pemilu dan Pilkada tersebut kini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2021.

Pro kontra itu kian menjelaskan kepada publik bahwa revisi UU itu hanya kepentingan sekelompok elit. Maka, jika kini perdebatan hanya terjadi di tingkat elit politik dan pemerintahan, bukan tak mungkin pada waktunya publik juga akan bersuara.

Yang menjadi persoalan antara lain mengenai aturan baru terkait pelaksanaan pilkada serentak yang dinormalisasi dan diadakan pada 2022 atau 2023. Beberapa fraksi menolak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menolak pilkada digelar pada 2022 dan 2023 sesuai draf RUU Pemilu.Mereka tetap berkeinginan pilkada digelar serentak pada 2024.

Sedangkan Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat menyatakan mendukung Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023. “Kami berharap Pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang seharusnya pada tahun 2022. Kan ada 101 daerah yang pilkada, dan tahun 2023 ada 170," kata Wakil Ketua DPP Golkar, Nurul Arifin.

Di luar parpol, banyak juga organisasi yang mendorong pemerintah supaya tetap menggelar Pilkada pada tahun 2022 dan 2023. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  (Perludem), misalnya, mengatakan, paling rasional Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 2022 dan 2023.  “"Kalau semua dihimpitkan di 2024, itu sangat tidak rasional dari aspek penyelenggaraan, termasuk pemilih," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil. Sebab, dikhawatirkan manajemen pemilu akan kacau balau, jika Pilkada 2022 dan 2023 diadakan serentak pada 2024. "Karena beban penyelenggara sangat berat," sambungnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR-RI menjanjikan mengakomodir keinginan sejumlah pihak. UU Pemilu yang baru diharapkan membawa banyak manfaat. Revisi tidak hanya ditentukan fraksi‑fraksi besar tetapi mengakomodasi pemikiran dari semua elemen dan pemangku kepentingan.

Memang, banyak yang setuju revisi UU Pemilu itu untuk menyempurnakan demokrasi Indonesia. Akan tetapi, siapa yang dapat memastikan semua keinginan masyarakat tertampung di dalamnya?

“Ada keinginan dari Komisi II untuk menyederhanakan UU Pilkada. Artinya bahwa RUU ini adalah elaborasi dari UU itu sendiri,” tutur Guspardi.

Sesungguhnya, kita pun sependapata bahwa revisi UU Pemilu diharapkan berkaca dari kekurangan Pemilu Serentak 2019.  “Revisi UU harus memastikan pelaksanaan pemilu di masa mendatang lebih berkualitas, meskipun kita melihat pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak buruk. Ini harusnya jadi acuan dari DPR yang menginisiasi revisi undang‑undang,” kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Siti mengatakan draf revisi UU Pemilu yang sempat beredar membuat publik bingung. Sebab, draf itu dinilai tidak sesuai aspirasi dan niat memperbaiki kekurangan Pemilu 2019.

Oleh karena itulah, sejak awal para pakar dan akademisi tanah air mengingatkan DPR dan Pemeruntah bahwa motivasi merevisi undang‑undang pemilu itu harusnya dalam rangka  mendorong munculnya sistem pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

Yang lebih penting lagi, untuk jangka panjang, revisi itu sebagai upaya transisi dan pembelajaran demokrasi bagi elite dan masyarakat. Jadi, bukan dalam rangka melanggengkan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Apalagi, belakangan jelas terlihat bahwa keinginan pusat dengan aspirasi sejumlah daerah sangat bertolak belakang. Soal Pilkada, misalnya, pusat menginginkan dilaksanakan serentak secara nasional pada 2024, tapi Aceh ingin tepat waktu pada 2022. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved