Breaking News:

DPRA Perlu Berkoordinasi dengan Pusat, Soal Polemik RUU Pemilu

Pernyataan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, bahwa tak perlu merespons dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu di pusat

SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Aceh. 

BANDA ACEH - Pernyataan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, bahwa tak perlu merespons dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu di pusat, karena Aceh sudah memiliki regulasi sendiri yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada, dinilai sebagai sebuah pernyataan yang tidak tepat.

"Tidak perlu melibatkan diri itu tak baik juga, karena KIP (Komisi Independen Pemilihan) bagian dari KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Pengamat Hukum dan Pemerintahan, Mawardi Ismail, kepada Serambi, Senin (1/2/2021).

Menurut dia, jika nanti diputuskan pilkada serentak dilaksanakan pada 2024, lalu KIP tetap menggelar di 2022, ini akan menimbulkan masalah nantinya. Karena itu, yang perlu dilakukan DPRA adalah koordinasi. “Makanya ini perlu koordinasi, bukan tidak melibatkan diri dalam polemik, tapi jalur koordinasi dan lobi harus dilakukan dengan maksimal," imbuh Mawardi.

Meski demikian, dalam merespons polemik pelaksanaan pilkada yang digodok dalam RUU Pemilu itu juga tidak perlu dilakukan secara konfrontatif, sebaliknya DPRA harus kooperatif. "Jangan konfrontatif dalam isu ini, tapi DPRA harus kooperatif. Kita biasa-biasa saja. Kebijakan strategi harus kita tempuh, koordinasi dan lobi," tuturnya.

Secara regulasi, Mawardi menjelaskan, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk tidak mengizinkan Aceh melaksanakan pilkada di tahun 2022, karena Pilkada Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. “Selama belum ada kebijakan baru yang tegas, Aceh tetap berpedoman pada regulasi yang ada,” tegas Mawardi.

Namun, karena RUU Pemilu sedang dibahas, Pemerintah Aceh baik itu eksekutif maupun legislatif perlu melakukan koordinasi dengan Pusat. "Pilkada di Aceh diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006. Aceh dapat pengecualian. Jangan tegang-tegang lah, ini hanya perlu koordinasi lebih lanjut dengan komisi II DPR RI dan KPU RI," tambah pengamat hukum dan pemerintahan ini.

Peluang koordinasi itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Pilkada Aceh 2022 bisa dilaksanakan. Aceh dia katakan, memiliki regulasi dan argumentasi untuk menyatakan kepada Pusat bahwa Aceh berkepentingan dan berhak melaksanakan pilkada 2022. Tentunya tetap harus disampaikan secara baik dan santun.

Mawardi sendiri secara pribadi berharap Pilkada Aceh tetap bisa dilaksanakan pada 2022. Alasannya sebut dosen senior Universitas Syiah Kuala (USK) itu, karena regulasi dan argumentasi.

"Regulasinya tentu UUPA. Argumentasinya, jika tidak dilaksanakan di 2022, akan banyak ruginya untuk Aceh. Kita akan punya penjabat (Pj) terlalu lama dan mereka tidak bisa menjalankan pemerintahan yang optimal," demikian Mawardi.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved