Breaking News:

Salam

Militer Kembali Berkuasa, Nasib Rohingya Bagaimana?

Militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan di negara tersebut usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior

AFP/STR
Pendukung militer merayakan kudeta untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Yangon, Myanmar, Senin (1/2/2021). 

Militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan di negara tersebut usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, termasuk Aung San Suu Kyi, pemimpin partai NLD yang mengklaim menang besar dalam pemilu tahun lalu. Aung San Suu Kyi pernah memimpin Myanmar yang menderita hampir 50 tahun di bawah isolasi dan tekanan pemerintahan militer yang ketat. Bertahun‑tahun pula peraih Nobel Perdamaian ini menjadi tahanan rumah.

Tidak lama setelah pengumuman kudeta itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meminta militer Myanmar segera melepaskan kekuasaannya. Presiden Biden juga memerintahkan peninjauan untuk mempertimbangkan penerapan kembali sanksi akibat kudeta militer terhadap hasil pemilu.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut," ujar Biden.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak militer Myanmar supaya segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan menghormati kehendak rakyat negara itu. "Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis. Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental," jelasnya.

Pihak militer Myanmar mengumumkan status darurat pada Senin seusai menahan para pemimpin senior di pemerintahan. Militer mengatakan tindakan ini sebagai respons kecurangan pemilu tahun lalu. Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer diumumkan bahwa kekuasaan sudah dipegang pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Seperti diberitakan sebelumnya, partai berkuasa NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi mengklaim kemenangan besar sebanyak 83 persen suara yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Sedangkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 kursi dari 476 kursi yang ingin mereka kuasai. Akibatnya, partai militer mendesak dilancarkan kudeta militer sejak akhir tahun lalu.

Militer Myanmar mendapat respon kurang simpati dari berbagai negara. Namun, negara-negara ASEAN tidak bisa mengintervensi karena itu merupakan masalah internal Myanmar.  “Oleh karenanya sikap Indonesia adalah menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa‑apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah. Yang pasti Indonesia tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar,” kata  Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana.

Namun, profesor itu menegaskan bahwa kudeta adalah proses pengambilalihan pemerintahan yang bersifat inkonstitusional. Yang menjadi pertanyaan apakah pemerintahan baru akan diakui  negara‑negara lain atau tidak, termasuk oleh Indonesia. “Tentu pengakuan tidak perlu dengan suatu pernyataan tapi cukup dengan adanya jalinan kerja sama. Semisal kalau ada meeting negara anggota ASEAN maka yang diundang dan hadir adalah pemerintahan yang melakukan kudeta. Itu artinya sudah ada pengakuan terhadap pemerintahan baru di Myanmar,” tuturnya.

Menyusul kembalinya penguasa militer di negara yang dulu bernama Burma itu, kekhawatiran kita adalah mengenai nasib sekitar satu juta umat muslim Rohingya. Warga beragama Islam ini mendiami Rakhine, sebuah negara bagian (provinsi) yang paling miskin di Myamar. Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Umat muslim ini sering menjadi korban kekerasan aparat keamanan maupun kelompok militan kaum mayoritas.

Karenanya, puluhan ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh dan ke negara-negara lainnya baik secara resmi maupun ilegal, termasuk ke Aceh dengan modus terdampar.

Karena itulah, demi mencegah kemungkinan lebih buruk terhadap Muslim Rohingya, mestinya muslim dari berbagau negara mendesak PBB melalui Komisi Hak Azasi Manusia (HAM) serta NGO-NGO kemanusiaan supaya dapat menekan militer Myanmar. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved