Moeldoko Disebut Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat

SERAMBINEEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Yus Sudarso menyebut, sejumlah kader di daerah menilai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Partai Demokrat.

"Dari kawan-kawan di daerah itu melihat figur yang pas adalah Pak Moeldoko. Akan tetapi kami sayang kepada Pak SBY, sayang ke AHY," kata Yus, dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Menurut Yus, AHY bisa dijadikan sebagai menteri apabila Partai Demokrat dapat menempatkan kadernya sebagai presiden.

Yus mengatakan, bukan tidak mungkin AHY diusung menjadi calon presiden bila sudah memiliki pengalaman yang matang.

"Kalau Demokrat punya presiden, pastinya Mas AHY skala proritas menjadi menteri kami, dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk kami gadang menjadi pemimpin bangsa ini," kata dia.

Yus menuturkan, usul mengajukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada 2004 lalu ketika para pendiri partai menjemput SBY untuk maju sebagai calon presiden.

"Apa salahnya kami seperti pendiri di saat awal menjemput Pak SBY untuk mengantarkan beliau ke kepemimpinan RI tahun 2004.

Dan juga apa salahnya kami, kalau hari ini menjemput figur, tokoh ke depan, apa salahnya Pak Moeldoko, seperti senior sebelumnya menjemput SBY," kata Yus.

Yus menambahkan, ada empat faksi di internal Demokrat yang menginginkan perubahan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso, faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, faksi mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan faksi mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.

Menurut Yus, gejolak tersebut sudah muncul sejak Maret 2020 lalu ketika AHY dinyatakan menjadi ketua umum secara aklamasi.

"Sepengetahuan saya, bercak-bercak sudah timbul sejak ada kongres Maret itu. Jadi evaluasi daerah mulai dari sejak pelaksanaan kongres Maret," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko dituding berupaya merebut kepemimpinan di Partai Demokrat.

Ia disebut-sebut akan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pilpres 2024 mendatang.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021).

Tudingan Demokrat

Bola panas baru saja digulirkan oleh Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menuding ada gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan partainya.

Gerakan itu disebut-sebut melibatkan pejabat di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.

Bahkan, menurut AHY, gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Tak butuh waktu lama hingga isu ini mendapat jawaban pihak Istana.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko langsung membantah tudingan Demokrat. Moeldoko memberikan penjelasan mengenai awal isu ini beredar.

Tudingan Demokrat Isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

 Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY mengungkap, ada lima pelaku gerakan ini yang terdiri dari seorang kader aktif serta seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.

Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin sore.

 Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Penjelasan Moeldoko

Pada Senin (1/2/2021) malam, Moeldoko menggelar konferensi pers virtual untuk menjawab tudingan Partai Demokrat.

Moeldoko mengatakan bahwa sebenarnya ia tak ingin reaktif menyikapi hal ini.

Namun demikian, ia tidak ingin Demokrat dengan mudahnya menyeret Istana dalam perkara ini. "Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko.

 Moeldoko juga meminta Demokrat tak melibatkan Presiden Jokowi dalam isu ini. Moeldoko menyebut, perkara ini merupakan urusannya semata.

"Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegasnya.

Moeldoko lantas menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud.

Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang. Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya keteika menerima tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.

Moeldoko mengaku tak keberatan isu ini digulirkan oleh Demokrat.

Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin seharusnya berjiwa kuat dan tidak mudah terbawa perasaan atau baper.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.

"Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," tuturnya.

Moeldoko mengaku prihatin melihat situasi yang berkembang saat ini. Sebab, sejatinya ia turut mencintai Partai Demokrat.

Ia pun menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan kekuasaan hanya bisa dilakukan dari dalam kekuasaan itu sendiri, tidak dari luar.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko.

• 2 Ekor Harimau Sumatera Melintas di Puncak Gemilang, 1 Ekor Sempat Terjebak dalam Kandang Ayam Warga

• 5 Fakta Satu Keluarga Jadi Komplotan Copet, Beraksi di Pusat Perbelanjaan hingga Ditangkap Polisi

• Diajak Nikah Usai 3 Kali Jalan, Lesty Kejora Tantang Rizky Billar Jumpai Ayahnya hingga Dapat Restu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Wasekjen Sebut Moeldoko Figur yang Tepat Pimpin Partai Demokrat",