Breaking News:

Aktivitas RS PMI Aceh Utara Terhenti

Aktivitas Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara di Jalan Sultanah Nahrisyah (Samudera Lama), Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe

Editor: bakri
SERAMBI/ZAKI MUBARAK DAN FOTO ISTIMEWA
Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) di jalan Sultanah Nahrisyah (Samudera Lama), Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe disegel rekanan, Selasa (2/2/2021). Penyegelan itu menyusul belum dibayarnya utang Rp 2 miliar kepada rekanan 

 LHOKSEUMAWE - Aktivitas Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara di Jalan Sultanah Nahrisyah (Samudera Lama), Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe dilaporkan sudah terhenti total sejak Januari 2021.

Kondisi ini terjadi karena pihak RS PMI Aceh Utara sudah tak mampu membayar gaji perawat selama tiga bulan terakhir terhitung sejak September, Oktober dan Desember 2020. Situasi ini diperparah akibat kunjungan pasien menurun drastis selama pandemi Covid-19.

Di sisi lain, RS PMI dilaporkan juga belum membayar rehab bangunan dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) senilai Rp 2 miliar. Akibatnya, pintu masuk utama rumah sakit itu digembok oleh pihak rekanan. PT Peugot Konstruksi sebelumnya juga menyegel RS PMI pada Selasa (2/2/2021) dengan mengembok pintu ruang IGD.

Direktur PT Peugot Konstruksi, Abdullah menjelaskan, aksi penyegelan bangunan dilakukan di pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD). Langkah tersebut terpaksa dilakukan karena berbagai upaya agar dana dicairkan menemui jalan buntu.

Abdullah menerangkan, pihaknya sudah menagih langsung biaya tersebut ke Ketua PMI Aceh Utara, Muhammad Thaib yang juga Bupati Aceh Utara beberapa waktu lalu. Karena, pekerjaan tersebut sudah rampung dikerjakan sejak akhir 2018.

“Janjinya pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran oleh pihak BPJS Kesehatan, dan dilunasi selama enam bulan setelah pekerjaan tuntas. Namun, sampai awal tahun ini dana tak kunjung dibayar,” katanya kepada Serambi, Rabu (3/2/2021).

Menurut Abdullah, pihaknya sudah berkali-kali berusaha menjalin komunikasi dengan pihak RS PMI agar utang dilunasi. Sehingga menurut Abdullah, terkesan  hal ini diabaikan dan tidak ada itikad baik untuk melunasi biaya pekerjaan.

“Pada pertemuan Juni 2020 lalu, Ketua PMI menjelaskan dengan kondisi rumah sakit masih seperti saat ini, sampai kapan pun utang itu tidak akan terbayar,” ujarnya.

Ia menyatakan, segel akan dilepaskan setelah pihak RS PMI membayar seluruh utang tersebut. Ia berharap dengan aksi tersebut mendapat respon dari RS PMI Aceh Utara, karena pihaknya sudah melakukan pekerjaan dengan baik dengan waktu yang tepat sesuai dalam kontrak.

Selain itu, pihaknya sudah memberikan kelonggaran waktu yang panjang untuk RS PMI selama beberapa tahun untuk melunasi utang. “Kami hanya mau uang kami dibayar, setelan itu segel akan kami buka,” tegasnya.

Direktur RS PMI Aceh Utara, dr M Ifani Syarkawi mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait permasalahan ini. Sebab, pihaknya harus melakukan pertemuan internal untuk membahas persoalan ini.  "Kami sudah tahu ada aksi penyegelan RS PMI, namun saya belum bisa menberikan keterangan,” jelasnya secara singkat.

Sementara itu, Ketua Umum PMI Aceh Utara H Muhammad Thaib kepada Serambi, Rabu (3/2/2021), menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui persis persoalan tersebut. Namun, dirinya sudah memanggil Ketua Harian PMI Aceh Utara, Iskandar Nasri untuk menanyakan persoalan penyegelan RS tersebut.

Selain itu, pihak PMI Aceh juga sudah turun ke Aceh Utara untuk mempelajari persoalan tersebut. “Kami kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Ketua PMI Aceh dan Ketua Harian serta saya guna mempelajari persoalan sekaligus mencari solusinya,” ujar Cek Mad-- sapaan akrab--Ketua PMI Aceh Utara.

Namun, Cek Mad yang juga Bupati Aceh Utara enggan menjelaskan langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, karena hal tersebut sedang dalam pembahasan. (zak/jaf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved