Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usulan Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore karena polemik status kewarganegaraannya.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

“Hari ini, kami memimpin rapat bersama-sama dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Hadir juga Dirjen Polpum, Dirjen Dukcapil, Kapolda NTT, dan juga ada Stafsus Mendagri,” ujarnya.

“Kami mencermati usulan yang disampaikan oleh Bawaslu, yang memberikan saran atas polemik yang terjadi di Sabu Raijua. Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan pelantikan,” urai dia.

“Tentunya, usulan Bawaslu ini menjadi bahan laporan bagi kami kepada pimpinan, Bapak Menteri, agar nanti mengambil keputusan yang tepat,” kata Akmal.

• VIDEO - Viral Pamer Aksi Standing Motor Berakhir Celaka

• Terjaring Razia, Satgas Yustisi Beri Sanksi Ini untuk 36 Pelanggar Protkes

• Jadwal Pendaftaran CPNS 2021 - Ini 8 Formasi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA dan Persyaratannya

Diterangkan Akmal, para pejabat terkait pada kesempatan tersebut menyampaikan masukan berdasarkan perspektif yang hampir sama.

Meski demikian, pihaknya mengaku, akan menghormati proses demokrasi dan fakta hukum di lapangan, sehingga keputusan Mendagri tidak akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami menghormati proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua. Tetapi ketika ada fakta hukum yang terjadi sekarang, kita juga harus memperhatikan ini sebagai sebuah langkah yang harus kita antisipasi,” tukasnya.

“Tujuannya agar nanti ketika proses Pilkada ini selesai dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon melalui keputusan Mendagri, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandas dia.