Breaking News:

Opini

Memaknai Zakat dalam Kebhinnekaan

Indonesia merupakan negara plural yang dibangun berdasarkan kesepakatan dari identitas di nusantara berdasarkan Pancasila

Memaknai Zakat dalam Kebhinnekaan
IST
Dr. Abdul Rani Usman, M.Si, Wakil Bidang Perencanaan Baitul Mal Aceh

Oleh Dr. Abdul Rani Usman, M.Si, Wakil Bidang Perencanaan Baitul Mal Aceh

Indonesia merupakan negara plural yang dibangun berdasarkan kesepakatan dari identitas di nusantara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan bhinneka tunggal ika. Sebagai bangsa besar yang terdiri dari berbagai unsur agama dan etnis, Indonesia menjadi model pembangunan plural di Asia Tenggara.

Indonesia yang berasaskan hukum membentuk masyarakat yang plural tersebut dengan kedamaian berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang. Salah satu kekhasan yang tercermin dalam Negara Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Kekhususan ini menjadi panduan berbangsa dan bernegara, khusunya di Aceh.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia mencoba menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 semaksimal mungkin. Keberagaman ini sesungguhnya sebuah realitas alamiah di nusantara. Kesatuan dalam keberagaman alamiah di Indonesia belum sepenuhnya tersampaikan untuk semua kita, terutama terhadap implimentasi UUPA.

Filosofi bernegara

Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusian dan berkeadilan. Tugas negara melindungi warganya guna menjalankan hak dan kewajibannya serta mengembangkan dirinya

hidup dengan tertib dan aman. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang mencerminkan harkat dan martabat manusia.Mematuhi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial berarti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Bahan Ajar Bidang Studi Pancasila, UUD NRI 1945, 2017:44).

Indonesia sebagai negara hukum yang menghargai nilai kemanusiaan memberi kebebasan kepada warganya menganut agama yang diyakininya, tanpa memaksanya kepada yang lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam keyakinannya memiliki ciri khas bangsa. Sistem demokrasi dan keadilan sosial yang ada dibingkai dengan adanya perbedaan namun berada dalam bingkai kesatuan Bangsa Indonesia. Keadilan sosial yang ada dalam masyarakat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga nilai-nilai harkat dan martabat manusia sebagai warga negara.

Negara bangsa yang menganut nilai-nilai keberagaman dapat dilihat dari banyaknya nilai dan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat sehingga bangsa Indonesia semakin kuat dengan menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Secara filosofi dalam UUPA No 11 tahun 2006 dapat disimak: Presiden menimbang: sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus-khas perjuangan masyarakat Aceh.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved