Breaking News:

Pilkada 2022

GeMPAR: Penundaan Pilkada di Aceh Inkonstitusional

Kalaupun Pilkada 2022 di Aceh ditunda, maka harus ada aturan yang dibuat Pemerintah seperti Perppu.

For Serambinews.com
Ketua LSM GeMPAR Auzir Fahlevi SH 

Laporan Seni Hendri  | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Auzir Fahlevi SH, Ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR Aceh), meminta Pemerintah Pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk menghargai dan menghormati ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh(UUPA).

Auzir Fahlevi SH, mengatakan, UUPA merupakan produk legislasi DPR RI yang merupakan salah satu kompensasi yuridis dibalik adanya MoU Helsinki antara Pemerintah RI-GAM.

Karena itu, berhak dijalankan oleh Pemerintah Aceh bersama perangkat lainnya sebagai landasan hukum.

Jadi terkait dengan wacana penundaan Pilkada di Aceh yang akan digeser dari tahun 2022 ke tahun 2024, jelas Auzir, merupakan tindakan inkonstitusional dan bentuk pelecehan terhadap UUPA yang notabene dilahirkan sendiri oleh DPR RI bersama Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 1 UUPA, jelas Auzir, telah sangat jelas dinyatakan bahwa jabatan Kepala Daerah di Aceh mulai dari Gubernur sampai Bupati/Walikota serta pasangannya itu dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Ini artinya secara penafsiran hukum, ungkap Auzir, sudah jelas bahwa prosesi Pilkada di Aceh itu dilaksanakan lima tahun sekali.

"Pilkada Aceh yang lalu dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga masa jabatan kepala daerah yang terpilih kemarin akan berakhir pada tahun 2022 sehingga Pilkada selanjutnya harus dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai amanah UU Nomor 11 Tahun 2006," ungkap Auzir.

Karena itu, ungkap Auzir, kalau penerapan UUPA ini dibenturkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang berlaku secara nasional sangat tidak tepat dan dapat dianggap sebagai bentuk inkonsistensi Pusat terhadap Aceh.

"Pemerintah Pusat bersama DPR RI harus mengingat bahwa kedudukan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu setara. Mengacu pada azas hukum Lex Specialis Derogaat Lex Generalis maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (UUPA) dapat mengenyampingkan Ketentuan hukum yang bersifat umum( UU Pilkada nasional)," ungkap Auzir.

Halaman
12
Penulis: Seni Hendri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved