Breaking News:

Salam

Kelulusan Siswa Kembali Menjadi Hak Para Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk tetap meniadakan Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan

Dok. Kemendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Dok. Kemendikbud) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk tetap meniadakan Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan pada tahun 2021 karena pandemi Covid‑19 masih terus meningkat. Dengan begitu, sebelum tahun ajaran baru dimulai kembali pada Juni 2021, tak ada skema evaluasi nasional yang menjadi barometer kelulusan siswa sekolah. Sebagai gantinya, kelulusan siswa ditentukan dengan nilai rapor.

UN sudah ditiadakan sejak tahun 2020 karena serangan virus Corona. Dalam wacana yang berkembang, UN akan diganti Asesmen Nasional (AN) pada tahun 2021. Namun, belakangan Mendikbud, Nadiem Makarim, memundurkan jadwal asesmen nasional itu hingga September mendatang. Artinya, tidak ada ujian yang dilaksanakan secara nasional pada tahun ajaran ini.

Mendikbud, Nadiem Makariem, mengatakan, penundaan tersebut untuk memastikan agar persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan lebih optimal. Termasuk untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah.

Keputusan itu juga menegaskan, UN dan ujian kesetaraan tidak akan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kelulusan peserta didik akan ditentukan berdasarkan nilai rapor tiap semester, nilai sikap minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bisa dilakukan dalam bentuk portofolio evaluasi nilai rapor, nilai sikap dan prestasi siswa, penugasan, tes secara luring atau daring; dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditentukan sekolah.

Ketentuan yang sama berlaku bagi lulusan Paket A, B dan C. Dengan catatan, jika memilih ujian sekolah berupa tes, harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang diakui sebagai penyetaraan lulusan. Peserta ujian juga harus terdaftar sebagai peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan (Dapodik) dan menginput hasil ujiannya.

Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),  kelulusan juga dapat ditentukan melalui uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring dan daring, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. “Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.”

Sebagai catatan peniadaan UN di tahun 2020 semata-mata memang karena merebaknya virus Corona yang begitu parah. Sedangkan peniadaan UN untuk tahun 2021 ini memang program Mendikbud Nadiem Makarim. Rencananya UN diganti dengan Asesmen Nasional (AN).

Asesmen Nasional 2021merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program keseteraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Perubahan mendasar pada Asesmen Nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil.

Asesmen Nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.

Alasan mengganti UN dengan AN adalah semata-mata karena dilihat UN tidak lagi jadi acuan pencapaian pembelajaran anak, tapi hanya mencari nilai tertinggi. Anak‑anak bukan lagi belajar bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan lagi bagaimana mengembangkan kemampuan daya nalar mereka, bukan pula bagaimana mereka mampu menguasai teori‑teori dasar.

Nadiem Makarim pun pernah mengatakan UN punya banyak masalah. Beberapa di antaranya UN dianggap terlalu padat materi, sehingga murid hanya fokus menghafal. UN juga disebut banyak membuat murid stres.

Nah, dengan peniadaan UN serta belum diterapkannya AN, maka kini kelulusan siswa sepenuhnya menjadi hak guru dan sekolah sebagaimana berlaku sebelum UN diterapkan. Dengan demikian, guru harus kerja keras dan cermat mengamati serta mencatat perkembangan setiap anak didik agar penilaiannya fair, bukan karena faktor suka atau tidak suka.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved