Demo Tolak Kudeta Membesar,  Militer Matikan Internet Se-Myanmar

YANGON - Militer Myanmar pada Sabtu (6/2/2021) memutuskan jaringan internet di seluruh negara itu. Langkah tersebut dilakukan saat ribuan orang turun ke jalan-jalan di Yangon untuk melawan kudeta dan menuntut pembebasan Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Kudeta militer melanda Myanmar sejak Senin (1/2/2021).

Massa yang menentang pengambilan kekuasaan secara paksa itu lalu ramai-ramai mengecam angkatan bersenjata. "Diktator militer gagal, gagal. Demokrasi menang, menang," teriak mereka seraya beberapa membawa spanduk bertuliskan "Lawan kediktatoran militer".

Menurut pantauan jurnalis Reuters di lokasi, orang-orang yang melintas lalu menawari mereka makanan dan minuman. Banyak di antara massa kontra-kudeta mengenakan baju merah, warna kebesaran partai National League for Democracy (NLD) Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu 8 November 2020 lalu.

Namun, ketika unjuk rasa membesar setelah para aktivis mengeluarkan ajakan di media sosial, internet di negara itu mati. Pengamat jaringan internet NetBlocks melaporkan pemadaman internet terjadi dalam skala nasional. Di Twitter mereka menerangkan, konektivitas turun sampai 54 persen dari tingkat biasanya. Beberapa orang mengatakan, data seluler dan Wi-Fi juga mati. Militer Myanmar sejauh ini belum berkomentar.

Sebelumnya mereka sudah memblokir Facebook, disusul Twitter dan Instagram hari ini (kemarin-red). Penyedia layanan seluler asal Norwegia, Telenor, mendapat perintah dari pihak berwenang Myanmar untuk memblokir akses ke Twitter dan Instagram sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Akibatnya, banyak warga Myanmar yang memakai VPN, tapi arus informasi dan akses berita tetap sangat terbatas.

"Internet sudah mati tapi kami tidak akan berhenti bersuara," tulis akun Twitter Maw Htun Aung. "Ayo berjuang dengan damai untuk demokrasi dan kebebasan. Ayo berjuang sampai menit terakhir demi masa depan kita," lanjutnya dalam twit yang dikutip Reuters.

Ormas sipil Myanmar juga mengimbau penyedia jaringan internet dan seluler menolak perintah militer. "Dengan mematuhi perintah mereka, perusahaan Anda pada dasarnya melegitimasi otoritas militer, padahal ada kecaman internasional terhadap mereka," kata salah satu anggota ormas dalam pernyataannya.

“Sebelum mematikan internet, secara hukum kami wajib mengikuti perintah untuk memblokir beberapa media sosial. Namun, kami juga menyadari bahwa perintah itu bertentangan dengan hukum HAM internasional,” timpal Telenor.

Lakukan kontak pertama

Informasi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kontak pertama dengan militer di Myanmar sejak terjadinya kudeta Senin (1/2/2021). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, pada Jumat (5/2/2021), dan mengulang seruan agar para pemimpin sipil dibebaskan. "Utusan khusus kami hari ini (Jumat-red) melakukan kontak pertama di mana dia menyatakan dengan jelas posisi kami kepada wakil komandan militer," kata Guterres kepada wartawan.

Kontak pertama PBB diwakili diplomat Swiss yang merupakan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener. Burgener juga dikatakan melakukan kontak dengan negara-negara lain di kawasan itu. "Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membuat komunitas internasional bersatu, dalam memastikan kudeta ini gagal," kata Guterres dikutip dari AFP.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, ditangkap pada Senin (1/2/2021) dan digulingkan dari kekuasaan. Myanmar pun jatuh lagi ke pemerintahan militer setelah sempat 10 tahun menjadi negara demokrasi. Guterres mencap kudeta itu benar-benar tak bisa diterima.

Namun, Dewan Keamanan PBB sejauh ini justru melunakkan tanggapan. Terbaru mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas kudeta Myanmar, mengubah pernyataan pada Selasa (2/2/2021) yang mengecamnya. Para diplomat mengatakan, Cina dan Rusia yang memiliki hak veto dan pendukung utama Myanmar di PBB, meminta waktu lebih untuk menyempurnakan tanggapan dewan keamanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Teuku Faizasyah mengatakan, kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar dalam keadaan baik. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi mengenai update situasi di Myanmar setelah selama sepekan ini ramai dengan kudeta pemerintahan oleh militer.

Faizasyah menyebutkan, sekitar 500 WNI mayoritas tinggal di wilayah Yangoon. "WNI dalam kondisi baik. Ada sekitar 500 orang dan mereka mayoritas tinggal di wilayah Yangoon," ujar Faizasyah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/2/2021).

Para WNI tersebut merupakan pekerja, termasuk mereka yang bekerja di KBRI dan pelajar.  "Menurut laporan yang saya terima, saat ini masyarakat masih dapat beraktivitas seperti biasa (normal)," lanjut dia.

Sebelumnya, pada Selasa (2/2/2021), pemerintah melalui (Kemenlu) mengeluarkan imbauan resmi kepada WNI di Myanmar terkait situasi politik dan keamanan di negara itu. Pada 1 Februari 2021, diumumkan keadaan darurat di Myanmar selama setahun. Karena itu, Kemenlu memberikan sejumlah imbauan teruntuk WNI yang masih tinggal di Myanmar. Berikut imbauan Kemenlu untuk WNI di Myanmar.

Pertama, Tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta selalu mencermati perkembangan situasi keamanan di sekitar tempat tinggal serta meminimalisir kegiatan yang tidak diperlukan di luar rumah. Kedua, Menyiapkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk perkiraan kebutuhan selama satu hingga dua minggu ke depan, termasuk obat-obatan dan multivitamin penambah daya tahan tubuh.

Ketiga, Selalu membawa tanda pengenal (ID card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku, untuk memudahkan identifikasi diri apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan. Keempat, Melakukan pemutakhiran alamat dan identitas diri beserta keluarga pada https://peduliwni.kemlu.go.id atau pada link https://forms.gle/R4fjYDXSAEDNMRZQ7.

Kelima, Meningkatkan komunikasi antar warga dan meningkatkan perhatian terhadap keberadaan masing-masing rekan dan/atau keluarga. Keenam. Menghindari upaya dari golongan/komunitas/individu tertentu yang ingin mempengaruhi dan mengajak untuk melakukan kegiatan ataupun ikut memberikan komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik serta lingkungan.

Ketujuh, Tetap menaati peraturan dan protokol kesehatan serta arahan Pemerintah Myanmar yang berlaku. Kemenlu juga terus memantau perkembangan kebijakan terbaru dari pemerintah Myanmar.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau Anda yang sedang berada di wilayah Myanmar agar mematuhi kebijakan wilayah setempat dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi keselamatan dan kesehatan Anda," ujar Faizasyah. Ia juga menyarankan kepada WNI, jika berada dalam keadaan darurat dapat menghubungi nomor hotline KBRI Yangon melalui +95 9503 7055, consular@kbriyangon.org, atau menekan tombol darurat pada aplikasi Safe Travel. (kompas.com)