Gedung Sekolah Terbengkalai Harus Dituntaskan

SUKA MAKMUE -  Anggota DPRA, Fuadri, mendorong adanya penuntasan pembangunan gedung sekolah dasar dan perpustakaan masyarakat di kompleks transmigrasi lokal (translok) gampong Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.

Keberadaan gedung sekolah yang telantar itu sebelumnya diungkapkan oleh Anggota DPRK Nagan Raya. Gedung sekolah dasar itu dibangun pada tahun 2008 dengan sumber dana berasal dari APBA. “Yang telantar harus diselesaikan sehingga bisa dimanfaatkan,” kata Fuadri kepada Serambi, Sabtu (6/2/2021).

Pihaknya mengaku telah menyampaikan kepada pihak terkait di Pemerintah Aceh atas kondisi tersebut. Menurut Fuadri, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Dismobduk) Aceh juga telah duduk bersama dengan Bappeda Aceh membahas tentang transmigrasi di Ujong Lamie, Nagan Raya, pada Jumat (5/2/2021).

“Pihak di provinsi dan di Nagan Raya juga perlu duduk bersama, sehingga persoalan gedung sekolah dasar yang terbengkalai bisa dituntaskan sehingga dapat difungsikan sebagai tempat belajar,” ujarnya.

Menurut Fuadri, pertemuan antara Disnakermobduk Aceh dengan Bappeda Aceh melahirkan sejumlah poin. Salah satunya bahwa pembangunan sekolah dasar di Ujung Lamie akan dibangun menggunakan dua sumber anggaran, yaitu dana Otsus pada Disnakermobduk Aceh dan dana Otsus kabupaten.

“Bagian sekolah yang dibangun Disnakermobduk telah berfungsi sebagai ruang kelas belajar mengajar dengan fasilitas yang lengkap. Sedangkan yang terbengkalai saat ini adalah sumber anggaran otsus kabupaten,” ujarnya.

Seperti  diberitakan, DPRK Nagan Raya menyoroti proyek gedung sekolah dasar dan pustaka masyarakat di lokasi transmigrasi lokal di Gampong Ujong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Pasalnya, gedung sekolah dibangun Pemerintah Aceh melalui dana APBA tahun 2018 silam itu sudah lama terbengkalai dan belum dituntaskan.

Hal itu dikatakan anggota DPRK Nagan Raya, Raja Sayang dari Fraksi Partai Golkar-SIRA. Sampai berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaan pembangunan banyak yang tidak selesai. Padahal anggaran yang dikuncurkan cukup besar, mencapai Rp 1,2 miliar.

Anggota DPRA, Fuadri, menjelaskan, permasalahan utama pada sekolah tersebut adalah pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi kepada Pemkab Nagan Raya yang belum selesai. Penyerahaan aset saat ini sedang dalam proses administrasi.

Mengutip salah satu poin pertemuan antara Disnakermobduk Aceh dengan Bappeda Aceh, Fuadri menyampaikan, tindak lanjut berikutnya adalah mempercepat proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi kepada Pemkab. “Bila penyerahan aset telah dilakukan, Pemkab dapat menganggarkan biaya honor tenaga pengajar melalui anggaran Pemkab,” ujarnya.

Fuadri menyatakan, dengan ada pertemuan itu maka terhadap pengalihan aset harus segera dilakukan dan memastikan aktivitas belajar di SD terlaksana secara normal. Sedangkan gedung sekolah telantar harus dirampungkan. “Kalau yang telantar itu harus diselesaikan oleh Pemkab dari sumber data otsus,” ujar Fuadri.(riz)