Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur Terancam, ICC Sebut Sebagai Kejahatan Perang

SERAMBINEWS.COM, JERUSALEM - Pembangunan pemukiman Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem Timur kemungkinan akan terancam,

Jaksa tertinggi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memutuskan untuk membuka penyelidikan atas pemukiman Yahudi sebagai kejahatan perang.

Dilansir AP, Senin (8/2/2021) penyelidikan seperti itu masih jauh, tetapi ICC bergerak selangkah lebih dekat.

Setelah pada Jumat (6/2/2021) membuka jalan bagi jaksa Fatou Bensouda untuk membuka penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan militan Palestina.

• Israel Klaim Penanganan Virus Corona Berhasil, Peduduk Menceritakan Kisah Berbeda.

Setiap penyelidikan akan melihat tindakan militer Israel selama perang yang menghancurkan pada tahun 2014 di Jalur Gaza dan protes perbatasan massal pada 2018.

Tetapi pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur tampaknya terbuka untuk pengawasan yang lebih ketat.

Hukum internasional melarang suatu negara untuk memindahkan warga sipilnya ke wilayah pendudukan.

Sehingga, membuat tuduhan terkait pemukiman mungkin lebih mudah dibuktikan daripada penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di medan perang.

Bensouda menyatakan pada Desember 2019 dirinya yakin ada dasar yang masuk akal untuk membuka penyelidikan kejahatan perang terhadap tindakan militer Israel dan aktivitas pemukiman.

• Israel Terus Tambah Pemukiman Yahudi, 2.600 Unit Disetujui, Sehari Jelang Trump Lengser

Tapi pertama-tama, dia meminta pengadilan untuk menentukan apakah dia memiliki yurisdiksi teritorial.

Dalam putusan pekan lalu , hakim memberinya yurisdiksi di Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Palestina mengklaim ketiga wilayah, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, untuk negara masa depan.

Putusan itu tidak membuka penyelidikan kejahatan perang yang sebenarnya.

Itu akan menjadi keputusan Bensouda.

Dalam pernyataan singkat, dia mengatakan akan mempelajari putusan itu dengan cermat sebelum memutuskan bagaimana melanjutkannya.

• Israel Minta Sekutu Tekan Jaksa ICC Agar tak Lanjutkan Penyidikan Kejahatan Perang di Palestina

Proses itu bisa memakan waktu selama berbulan-bulan.

Meski Palestina tidak merdeka, negara Palestina diterima sebagai negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB pada 2012.

Palestina telah menggunakan status yang ditingkatkan itu untuk bergabung dengan puluhan organisasi internasional, termasuk ICC.(*)