Wapres Ma'ruf Amin: Wakaf Uang Bukan untuk Pemerintah, Tapi Agar Umat Miliki Dana Abadi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan Gerakan Nasional Wakaf Uang tidak diperuntukkan untuk pemerintah, tetapi ditujukan agar umat benar-benar memiliki dana abadi.

Hal tersebut diungkapkan Maruf Amin menjawab isu berkembang seolah pemerintah kekurangan dana dan memanfaatkan wakaf uang.

Menurut Maruf, pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja sudah memiliki mekanisme sendiri.

"Pemerintah dalam melakukan pembangunan sudah punya dana melalui Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Itu nilainya sangat besar. Bahkan ada yang retail yang sampai 500 ribu".

"Bahkan pemerintah sekarang memiliki lembaga pengelola investasi sendiri," ujar Maruf saat membuka secara virtual Webinar Literasi Wakaf Uang bertema Menjernihkan Sengkarut Bincang Publik, Kamis (11/2/2021).

Pemerintah dalam program ini, dikatakan Maruf, hanya memfasilitasi agar wakaf uang ini menjadi gerakan bersama umat sehingga hasilnya besar.

Pemerintah bertujuan membantu agar umat benar-benar memiliki dana abadi umat yang besar.

Melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang KNEKS, salah satu fokusnya adalah mengembangkan dana sosial syariah.

Selain zakat, wakaf uang menjadi bagian dari dana sosial syariah yang ingin dikembangkan.

"Salah satu potensi yang kita ingin kembangkan adalah wakaf uang karena lebih fleksibel. Itulah sebabnya, maka kemudian bagaimana menggerakkan wakaf ini, padahal potensinya besar," ujarnya.

Maruf memahamibeberapa kalangan memang merespons negatif wakaf dengan mengatakan lebih baik langsung disumbangkan kepada para usahawan umat.

Namun, Maruf menggarisbawahi, bila itu yang dilakukan, maka bila terjadi kerugian usaha, dana pokok wakaf akan habis dan itu melanggar ketentuan wakaf.

"Nilai wakaf harus tetap, tidak boleh berkurang," katanya.

Maka, menurutnya, wakaf yang dihimpun melalui Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU) di bawah koordinator Badan Wakaf Indonesia ini dinilainya tepat.

"Dana yang akan digulirkan kepada umat untuk kegiatan produktif, adalah dana keuntungan pengelolaan wakaf, bukan dana pokok wakaf," katanya.

Dengan begitu, kalaupun nanti dalam kegiatan produktif ada kerugian, maka yang berkurang bukan dana pokok wakaf, tetapi dana keuntungan wakaf itu.

"Karena wakaf itu sifatnya abadi, dan kalau itu bisa dikumpulkan, dikembangkan, itu bisa menjadi bola salju yang semakin lama semakin besar," ujarnya.

Selama ini, imbuh Maruf, gerakan wakaf uang di Indonesia hanya dalam bentuk gerakan kecil-kecil.

Tentu saja gerakan seperti ini tidak menghasilkan keuntungan pengelolaan yang besar.

Maruf menyebut peran pemerintah dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang adalah menyemarakkan wakaf, sehingga wakaf menjadi gerakan nasional, dan dana yang terkumpul semakin banyak.

Dengan melimpahnya dana wakaf tersebut, maka dana keuntungan pengelolaan wakaf juga akan berlipat.

Dana keuntungan tersebut akan bisa terus dimanfaatkan menjadi dana pengembangan ekonomi umat yang selama ini tertinggal.

"Pemerintah hanya ingin mengarahkan, dana pokoknya tidak boleh habis, nanti hasil pengelolaan dana wakafnya itu yang dibagikan sesuai dengan permintaan si wakif," katanya

"Jadi wakif itu sudah menyebutkan, nanti hasilnya untuk lembaga ini, yayasan ini, komunitas ini, nanti itu hasilnya dibagikan sesuai permintaan wakif.

Karena itu, kita ingin memperbaiki nadzir (LKSPWU) ini supaya profesional.

Jangan sampai wakaf tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian juga menjadi hilang. Kita jalankan semua secara transparan," pungkas Maruf.

• Virus Corona Menyebar di Wuhan Mulai 17 November 2019, Pria 55 Tahun Korban Pertama di Dunia

• VIDEO - Polisi tak Jadi Tilang Pengendara Gara-gara Ada CCTV di Mobil

• Gadis Cilik di Nias Selatan Dibunuh Tetangga, Jasad Dimasukkan Dalam Karung, Anak Pelaku Jadi Saksi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ma'ruf Amin: Wakaf Uang Bukan untuk Pemerintah