Breaking News:

Salam

Beasiswa Harus Transparan untuk Menghindari Korupsi

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh masih menunggu izin Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa enam anggota DPR Aceh (DPRA) terkait kasus dugaan

SERAMBINEWS.COM/ SUBUR DANI
Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada 

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh masih menunggu izin Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa enam anggota DPR Aceh (DPRA) terkait kasus dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun 2017. Pemeriksaan anggota dewan yang masih aktif, menurut aturan, memang harus dilakukan setelah mendapat izin Mendagri. "Ada 25 anggota DPRA periode 2014-2019 sebagai pengusul bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh tahun 2017 dan enam di antaranya masih aktif," jelas pejabat Polda Aceh. Selain itu, sejak dua tahun lalu, polisi juga sudah memeriksa 200 lebih mahasiswa yang menerima beasiswa itu.

Jika sebelumnya polisi masih merahasiakan nama-nama anggota dan mantan anggota DPRA yang terkait kasus itu, tapi kini polisi mulai menyebut inisial nama-nama mereka. Itu menggambarkan bahwa perjalanan kasus itu sudah “matang”.

Untuk diketahui, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memiliki anggaran untuk beasiswa dengan pagu anggaran Rp 22,3 miliar pada 2017. Program beasiswa Pemerintah Aceh tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh dan Petunjuk Teknis Beasiswa Aceh Tahun 2017 yang diterbitkan BPSDM Aceh. Program beasiswa ini termasuk dalam aspirasi DPRA.

Beasiswa itu diplot untuk 803 orang yang berasal dari jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2, dan S3. Serta Dokter Spesialis, yang tersebar di Lembaga Penyelenggaran Pendidikan (LPP) baik dalam maupun luar negeri.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan banyak masalah. Antara lain beasiswa itu dipotong oleh si penyalur yang kabarnya juga untuk oknum anggota dewan pengusul aspirasi itu. Karena potongan itulah kemudian banyak penerima yang protes. Aksi-aksi unjuk rasa ke kejaksaan dan polisi pun digelar mahasiswa untuk mendesak lembaga penegak hukum mengusut kasus “penyunatan” beasiswa itu.

Sejak 2019 polisi mulai melakukan penyelidikan kasus itu. Selama masa penyelidikan yang dinilai lamban itu, terjadi juga unjuk rasa yang mendorong polisi segera menuntaskan pengusutan kasus tersebut.

Kabar baiknya, pada akhir 2020, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada memastikan kasus dugaan korupsi beasiswa itu diusut tuntas. "Penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa ini masih dalam penyelidikan. Pengusutan kasus ini terus berjalan hingga tuntas," kata Irjen Pol Wahyu Widada.

Kapolda mengatakan penanganan kasus korupsi berbeda dengan kasus lainnya. Penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu dan proses panjang. Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan Polda Aceh tetap mengusut tuntas kasus dugaan korupsi beasiswa tersebut. Penyidik terus bekerja melengkapi berkas perkara hingga dinyatakan P21 atau lengkap. "Kami mengajak masyarakat Aceh mengawal penanganan khusus dugaan korupsi, sehingga tidak ada anggapan bahwa pengusutannya berhenti," kata Irjen Pol Wahyu Widada.

Setelah pernyataan Kapolda itu terpublikasi, pengusutan kasus itu berjalan cepat. Surat izin pemeriksaan enam anggota DPRA aktif juga dilayangkan ke Mendagri dan hingga kemarin belum ada jawaban dari Mendagri. Ini memberi harapan baru kepada mahasiswa yang jatahnya terpotong serta LSM antikorupsi yang sebelumnya rajin  “merongrong” pengungkapan kasus ini.

Kita menanti lanjutan dari kapastian yang sudah dinyatakan Kapolda Aceh tadi. Yang paling penting, agar kasus ini cepat rampaung, para saksi terutama para penerima beasiswa itu harus kooperatif kepada penyidik. Harus memberi keterangan sejujurnya kepada penyidik.

Sebaliknya kita juga menduga para saksi itu beberapa di antara pasti mengalami tekanan, apalagi misalnya menerima beasiswa itu karena ada hubungan kekerabatan dengan oknum anggota DPRA yang memegang “hak salur” beasiswa dari Pemerintah Aceh itu.

Catatan lain kita untuk Pemerintah Aceh, ke depannya proses seleksi calon penerima beasiswa hendaknya dilakukan secara transparan serta dipublikasikan. Sehingga para penerima beasiswa itu benar-benar orang yang berhak. Dengan demikian, siapapun penyalurnya tidak masalah. Publik sudah tahu siapa yang akan menerima dan berapa banyak uang yang akan diterima. Ini menjadi salah satu cara mencegah penyunatan beasiswa. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved