Berita Langsa

Polemik Pilkada Aceh 2022 Harus Diakhiri dengan Diskusi Eksklusif

Polemik mengenai Pilkada 2022 di Aceh atau pilkada serentak 2024 pada level nasional, sebaiknya diakhiri dengan diskusi exlusif antara Pemerintah...

Penulis: Zubir | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Sayed Alatas, Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA). 

Laporan Zubir |  Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Polemik mengenai Pilkada 2022 di Aceh atau pilkada serentak 2024 pada level nasional, sebaiknya diakhiri dengan diskusi eksklusif antara Pemerintah Aceh, DPR Aceh, KIP Aceh, Kemendagri, Anggota DPR RI Dapil Aceh, DPD Dapil Aceh, dan KPU Pusat.

"Polemik tentang Pilkada di Aceh tidak seharusnya terjadi, kebijakan apapun yang menyangkut dengan Aceh harus dikonsultasikan dengan baik," kata Sayed Alatas, Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA), kepada Serambinews.com, Sabtu (13/2/2021) malam, di Langsa.

Menurut Sayed Alatas, polemik Pilkada yang tidak seharusnya terjadi itu mengingat Provinsi Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang sudah diatur dalam amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang Nomor11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan dari perjanjian damai MoU Helsinky 15 Agustus tahun 2005 silam di Finlandia antara Pemerintah RI-GAM, telah diatur cukup jelas dan saya rasa semua pihak memahami hal itu. "Jadi, tidak ada lagi nilai tawar-menawar," sebutnya.

Elit Politik di Aceh maupun di Pusat, timpalnya, wajib menghormati dan menjalankan amanah yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinky dan Komitmen terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian para elit politik di Aceh maupun di Pusat sebaiknya sedari awal menghindari situasi ambigu terhadap Pelaksanaan Amanah Perdamaian dan Implentasinya.

Sebaiknya, saran Sayed, setiap kebijakan yang akan diterbitkan dikonsultasikan dengan baik sebelum lahir ke ruang publik.

"Maka kami berharap semua pemangku kepentingan baik di Aceh maupun di Pusat melakukan komunikasi politik secara konstruktif dengan hasil yang positif tanpa ada perdebatan yang panjang," sarannya.

Karena, menurut Sayed, banyak sektor lain yang juga harus diperhatikan dan fokus oleh elit politik, yaitu tentang pembangunan ekonomi masyarakat dimasa pandemi covid-19 ini ekonomi masyarakat yang kian merosot, dan pengentaskan kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.(*)

Khabib Nurmagomedov tak Jadi Perhitungan, Dustin Poirier Ungkap Lawan yang Paling Cocok

Waspadai! Konsumsi Mi Instan Terus Menerus, Simak Bahaya Bagi Kesehatan

Berdalih Pinjam untuk Beli Kartu Paket Hape, Warga Aceh Utara Bawa Kabur Sepmor Teman

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved