Breaking News:

Salam

Berhentilah Jadi Buzzer karena Agama Melarang

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (14/2/2021) kemarin memberitakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan aktivitas buzzer adalah haram

Tribunnews.com
Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Harian Serambi Indonesia edisi Ahad (14/2/2021) kemarin memberitakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan aktivitas buzzer adalah haram. MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Medsos). Hal itu diingatkan kembali oleh Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Shaleh di Jakarta, Sabtu (13/2/2021), menanggapi maraknya aktivitas buzzer politik dan ekonomi akhir-akhir ini yang konten produk mereka mendominasi berbagai platform medsos di tanah air.

Asrorun mengingatkan bahwa dalam fatwa tersebut ditegaskan segala aktivitas yang bertujuan negatif hukumnya haram. Dengan kata lain, MUI mengharamkan aktivitas buzzer di medsos yang menyebarkan informasi mengandung berita bohong atau fitnah demi mendapatkan keuntungan. Sebagaimana diketahui, buzzer yang bermakna pendengung ada yang dibayar, ada pula yang hanya sukarelawan. Buzzer itu sendiri diterjemahkan dari bahasa Inggris yakni "bell" atau bunyi beep/bip. Ia merupakan perangkat penyinalan audio yang bisa berupa mekanis, elektromekanis, atau pun piezoelektrik. Versi lain menyebutkan kata buzzer berasal dari kata "buzz" yang merupakan suara rendah yang dihasilkan terusmenerus oleh lebah.

Kata buzzer kemudian diadopsi ke ranah komunikasi massa, umumnya dalam komunikasi politik dan ekonomi. Itu sebab, di tanah air kemudian dikenal pula istilah buzzer politik. Dengan demikian, buzzer atau pendengung dalam konteks politik adalah individu atau akun dengan kemampuan amplifikasi pesan yang bergerak atas dasar motif bayaran dan sukarela untuk keuntungan politik seseorang atau sekelompok orang yang "didengungkannya". Beberapa riset mengungkapkan bahwa eksistensi pendengung di Indonesia bisa ditelusuri mulai sejak tahun 2009. Mereka muncul pertama kali untuk mendukung promosi merek dan produk di media sosial. Namun, akhir-akhir ini mereka mulai merambah ke dunia politik.

Terutama saat hebohnya kasus penistaan agama oleh Ahok. Di sisi lain, aktivitas buzzer di medsos yang mencakup penyediaan informasi banyak yang berisi ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan sejenisnya. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang menjadikan buzzer sebagai profesi semata-mata untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi. Nah, profesi maupun kegiatan buzzer ini yang dinyatakan MUI hukumnya haram. Sejauh yang kita amati selama ini buzzer merupakan akun-akun di medsos yang tidak mempunyai reputasi. Buzzer biasanya lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya.

Biasanya mereka memiliki motif ideologis politis atau motif-motif ekonomi di belakangnya dan kemudian menyebarkan informasi. Nah, sepanjang informasi yang disebarkannya itu adalah kabar bohong, fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pemutarbalikan fakta, apalagi penistaan, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai "negative remark". Apa pun yang tergolong 'negative remark' tentulah dapat merugikan pihak lain, mendiskreditkan, dan menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain.

Maka, berhentilah jadi buzzer dan bertobatlah segera, karena perbuatan jenis ini dilarang agama, sebagaimana dikuatkan MUI melalui fatwanya. Dalam fatwa tersebut, MUI juga menyatakan haram hukumnya bagi pihak-pihak yang menyediakan fasilitas bagi aktivitas buzzer. Demikian juga untuk orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasi terlaksananya aksi buzzer. Pendeknya, jangan lagi mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Andaipun Anda lolos dari jerat hukum di dunia saat ini, Anda tak akan bebas dari Mahkamah Ilahi yang berakibat siksa neraka yang teramat pedih. Sadarlah, insyaflah.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved