Breaking News:

Wali Kota Dukung Pembentukan TP2DD untuk Percepatan ETP

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Senin (15/2/2021), melakukan pertemuan dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Editor: bakri
Wali Kota Dukung Pembentukan TP2DD untuk Percepatan ETP
FOTO HUMAS PEMKO BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman beserta jajaran berfoto bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, T Amir Hamzah, usai melakukan pertemuan, di Pendopo, Senin (15/2/2021).

* Penunjang Smart City

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Senin (15/2/2021),  me lakukan pertemuan dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, T Amir Ham zah dan Manajer Fung si Ana lisis Sistem Pem bayaran, Perlin dungan Konsumen, dan Keuangan Inklusif, Taufan di pendopo.

Dari jajaran Pemko, hadir mendampingi Wali Kota, Plt Asisten II T Samsuar, Kepala BPKK Iqbal Rokan, Kadiskominfotik Fadhil, Kabag  Adm Perekonomian Muhammad Ridha dan Kabag Hukum Azmi. Dalam pertemuan ini dibahas rencana pembentukan Tim Percepatan
dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh menyambut baik dan sangat mendukung pembentukan TP2DD tersebut sebagai langkah percepatan untuk  mendorong transformasi digital di Banda Aceh dan pertumbuhan ekonomi nasional  melalui percepatan dan perluasan Elektonifi kasi Transaksi Pemda (ETP). 

“Tentunya kita sangat mendukung TP2DD ini terbentuk. Karena kita memang sangat komit dalam mengimplementasikan transaksi elektronik, bahkan bukan hanya  di lingkungan Pemko saja, tapi juga di sektor swasta seperti UMKM,” kata Aminullah.

Kata mantan Dirut Bank Aceh ini, pembentukan TP2DD juga sinergis dengan program Banda Aceh Smart City yang telah berjalan di ‘Kota Gemilang’. Apalagi program tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat  dan daerah dan inklusivitas ekonomi di Banda Aceh. Serta pemerataan kesejahteraan, dimana kemudahan bagi pelaku UMKM yang jumlahnya diBanda Aceh mencapai 15.107  unit.

Manfaat lain, kata Aminul lah akan meningkatkan kua litas pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun transaksi keuangan. Di lingkungan Pemko sendiri, transaksi elektronik juga sudah mulai berjalan dan program tersebut berkat kerjasama dengan BI, seperti e-parking dan pembayaran non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue.

Soal pembentukan tim, wali kota langsung memerintahkan Plt Asisten II untuk menindaklanjuti, dan menggelar pertemuan-pertemuan lanjutan dengan pihak BI agar tim yang terbentuk nantinya benar-benar diisi oleh SKPK- SKPK yang tepat yang akan bekerja maksimal menyukseskan program tersebut. Kepada BI, Aminullah berharap terus terjalin komunikasi intens agar pemenuhan layanan digitalisasi bagi masyarakat Banda Aceh terealisasi dengan baik.

Sementara itu, Amir Ham zah mengatakan TP2DD merupakan amanah dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, Gubernur Bank  Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Ko munikasi dan Informatika (Men kominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani.

Nota kesepahaman kementerian terkait ini mengamanahkan seluruh Pemprov dan beberapa Pemko/ Pemkab membentuk TP2DD. “Selain Provinsi, di Aceh yang paling berpeluang membentuk tim ini adalah Banda Aceh yang memang telah memiliki program smart city.

Untuk Pemko dan Pemkab mung kin hanya beberapa daerah yang dinilai sudah siap saja, seperti Banda Aceh,” ungkap Amir Hamzah. Tujuan dari TP2DD ini adalah untuk  endorong
tran sformasi digital di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya untuk Indonesia Maju.

Bagi BI, lanjut Amir Ham zah susah memiliki program mendukung Elektronifi  kasi Transaksi Pemerintah (ETP) dengan meluncurkan  Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran. Dan di  provinsi paling barat Indonesia, masyarakat Kota Banda Aceh menjadi yang terbanyak bertransaksi menggunakan QRIS. Jumlahnya mencapai 35,4 persen dari total seluruh Aceh.(hba/*) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved