Breaking News:

Opini

Mendiskusikan Relasi Agama dan Negara

Hubungan agama dan negara telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan peradaban umat manusia

Mendiskusikan Relasi Agama dan Negara
IST
Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hubungan agama dan negara telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan peradaban umat manusia. Agama yang memiliki sifat sakral dan negara yang memiliki sifat profan (duniawi) dalam perumusannya telah mengalami ketegangan. Ketegangan itu bersumber pada pertanyaan bagaimanakah sesuatu yang sakral bersanding dengan negara yang bersifat profan?

Atau bagaimanakah agama yang sakral itu menjadi hukum positif di dalam negara yang bersifat profan? Oleh karena itu perdebatan seputar penerapan agama dalam negara ini merupakan salah satu kajian yang tak pernah kehilangan daya tariknya dan selalu aktual (Azyumardi Azra: 2005). Apalagi jika dihadapkan dengan masalah warga negaranya yang plural, baik agama, suku, dan golongan, seperti Indonesia, salah satu contohnya.

Kajian relasi agama dan negara di Indonesia telah banyak dibahas, termasuk oleh para peneliti Barat. Tulisan Deliar Noer misalnya, Endang Saefuddin, Harun Nasution, M. Natsir bahkan Soekarno sendiri dalam bukunya "Di Bawah Bendera Revolusi" telah mendialogkan posisi agama dan negara. Sedangkan dari kalangan luar, di antara seperti tulisan M. B. Hooker dan B.J. Boland.

Dalam pengamatan Boland, Indonesia adalah negara yang ingin mengakui suatu asas keagamaan dan bersikap positif terhadap agama pada umumnya dan Indonesia adalah suatu negara yang ingin memandang agama sebagai suatu sumbangan yang mutlak terhadap pembangunan nations character buildings. Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Pancasila, yang maknanya bukan negara agama dan bukan negara sekuler (B.J Boland: 1985).

Relasi agama-negara

Di zaman modern, perdebatan tentang relasi agama dan negara terus menjadi wacana yang menarik. Pengalaman masyarakat muslim di sejumlah negara menunjukkan terdapatnya hubungan yang "canggung" antara Islam dan negara.

Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan konsep dan kultur masyarakat muslim. Dalam perspektif ini, jika melihat sejarah Islam, sesungguhnya perdebatan tentang relasi Islam dan negara sudah berlangsung di antara para pemikir politik Islam. Realitas menunjukkan bahwa isu ini menjadi salah satu isu hangat dan diskursif.

Dalam pemikiran politik Islam, hingga saat sekarang ini, terdapat tiga paradigma tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara. Pertama, paradigma bersatunya agama dan negara (integrated paradigm). Aliran ini berpendirian bahwa Islam bukanlah semata- mata agama dalam pengertian Barat, yakni yang hanya mengurusi hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utamanya seperti Jamaluddin Al-Afgani dengan Pan Islamisme, Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan lain-lain, yang menginginkan hubungan antara Islam dengan keseluruhan aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legalistik dan formalistik.

Kedua, paradigma yang yang memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik (simbiotik paradigm). Aliran ini menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, namun aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya saja.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved