Balai Besar TNGL Akhirnya Pindah ke Aceh

BANDA ACEH - Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuseur (BBTNGL) akhirnya resmi pindah kantor ke Aceh dari sebelumnya berada di Sumatera Utara. Tepatnya di Jl Cut Nyak Dhien Km 1,2 Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Atau Kompleks Perkantoran UPT KLHK (satu kompleks dengan Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh).

Peresmian Kantor BBTNGL ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, bersama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno, Selasa (16/2/2021).

Penandatanganan prasasti disaksikan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, termasuk di antaranya legislator asal Aceh, yaitu TA Khalid dan Muslim serta Kepala BBTNGL, Jefry Susyafrianto, serta pejabat lainnya.

Dari Pemerintah Aceh dihadiri Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Aceh, Ir Mawardi, yang mewakili Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, A Hanan.

Untuk diketahui, advokasi pemindahan Kantor BBTNGL dari Provinsi Sumatera Utara ke Aceh sudah disuarakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sejak lama. Baik oleh Pemerintah Aceh, anggota DPR RI asal Aceh, anggota DPRA, maupun aktivis lingkungan.

Alasan mendasarnya karena sekitar 80 persen dari 1.094.692 hektare total luas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) berada di Provinsi Aceh dan sisanya masuk wilayah Sumatera Utara.

Secara administrasi, di Provinsi Aceh wilayah TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat.

Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno dalam sambutannya mengatakan, pemindahan kantor tersebut merupakan bagian dari usaha pihaknya untuk mendorong BBTNGL agar berperan besar melindungi kawasan hutan, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.

Dengan terjadinya pemindahan tersebut, ia berharap dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam rangka kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat Aceh. "Tujuan akhirnya adalah masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuseur ini memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian dan bisa hidup berdampingan dengan satwa liar," kata Wiratno.

Sementara Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekda Aceh, Mawardi, menyambut baik keputusan manajemen BBTNGL memindahkan kantornya ke Aceh, Banda Aceh. Dengan begitu, koordinasi dalam melindungi dan melestarikan kawasan Leuser menjadi lebih efektif dan efisien.

"Sejak lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menegaskan bahwa pengelolaan kawasan TNGL merupakan kewenangan Pemerintah Aceh. Itu berarti, berbagai kebijakan terkait perlindungan TNGL tidak lagi berada di bawah kendali Pemerintah Pusat, melainkan tanggung jawab Pemerintah Aceh," kata Mawardi.

Dia juga menjelaskan, dengan lahirnya regulasi baru tersebut, maka tidak efektif lagi apabila BBTNGL berkantor di Sumatera Utara. Pilihan membuka kantor di Aceh adalah keputusan paling tepat agar komunikasi dengan Pemerintah Aceh lebih lancar.

Seusai acara itu, anggota DPR RI asal Aceh, TA Khalid juga menitipkan harapan kepada Pemerintah Aceh agar mengoptimalkan keberadaan Kantor BBTNGL yang kini sudah berkantor di Aceh. Lakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar penggelolaan TNGL lebih bagus dari sebelumnya.

"Saya berharap kepada Pemerintah Aceh agar apa yang sudah kita bawa pulang agar dapat dioptimalkan. Lakukan koordinasi yang baik dengan kepala balai, sehingga penggelolaan Gunung Leuseur lebih bagus saat kantornya berada di Aceh. Jangan nanti ada anggapan kita orang Aceh hanya pintar menuntut atau meminta tapi tidak pintar merawat atau menjaganya," ungkap TA Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang selama ini konsisten memperjuangkan pemindahan Kantor BBTNGL ke Aceh.(mas)