Breaking News:

Enam Daerah Belum Cairkan Dana Desa

Enam daerah--dari 23 kabupaten/kota--di Aceh belum merealisasikan pencairan dana dana desa tahap pertama tahun 2021

Editor: bakri
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
Sekda Aceh, Taqwallah, memberikan arahan pemanfaatan dana desa 2021 pada presentasi Buku Kerja 289 Camat se-Aceh, di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa (16/2/2021). 

BANDA ACEH - Enam daerah--dari 23 kabupaten/kota--di Aceh belum merealisasikan pencairan dana dana desa tahap pertama tahun 2021. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Azhari Hasan, pada presentasi Buku Kerja 287 orang camat se-Aceh yang berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh, Selasa dan Rabu (16-17/2/2021).

Enam daerah yang belum merealisasikan pencairan dana desanya, yaitu Pidie, Simeulue, Singkil, Bireuen, Aceh Jaya dan Subulusslam. Banda Aceh. Banda Aceh dari 90 gampong yang ada, baru 20 yang mencairkan dana desa tahap pertama. Sedangkan Aceh Besar, dari 604 gampong, baru 49 desa yang mencairkan dana desanya.

Azhari Hasan mengungkapkan, hingga Februari 2021 ini, dana desa tahap pertama yang baru dicairkan sebesar Rp 239 miliar, atau sekitar 15 persen. “Baru 1.001 gampong yang mencairkan dana desa. Sementara jumlah desa yang ada di Aceh sebanyak 6.497,” jelasnya.

Dari 23 kabupaten/kota, ungkap Azhari, baru satu daerah yang sudah mencairkan dana desa tahap pertama 100 persen, yaitu Aceh Selatan. “Seluruh gampong di Aceh Selatan yang berjumlah 260 desa, sudah mencairkan dana desanya 100 persen. Kepada Bupati Aceh Selatan, Kadis PMG, dan para camat, kami mengapresiasi dan ucapkan terimakasih,” ujarnya.

Terkait masih rendahnya persentase dan gampong yang mencairkan dana desa tahap pertama tahun 2021, Sekda Aceh, Taqwallah, meminta kepada para bupati/wali kota agar berperan aktif membantu percepatan pencairan dana desa.

“Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dimana sumber dana lainnya masih seret, maka dana desa menjadi andalan utama dalam percepatan pembangunan ekonomi gampong,” tandasnya.

Masih adanya enam daerah yang belum mencairkan dana desa tahap pertama, Sekda Aceh meminta para camat agar sepulang dari presentasi Buku Kerja tahun 2021, segera mencari solusi dan membantu bupati atau wali kota untuk mempercepat pencairannya.

“Dengan pencairan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen, perencanaan pembangunan gampong yang sudah dibuat tahun 2021 ini, bisa dilaksanakan pada bulan depan,” tandas Taqwallah.

Dijelaskan, Pemerintah Pusat pada tahun 2021 menganggarkan dana desa untuk Aceh sebesar Rp 4,9 triliun. Dana sebesar itu diperuntukan bagi 6.497 gampong yang ada di Aceh. “Setiap gampong minimal akan menerima dana desa sekitar Rp 650 juta. Bahkan desa tertentu ada yang menerima dana desa di atas Rp 1 miliar,” jelasnya.

Sekda juga menjelaskan, pencairan dana desa itu sangat mudah, tidak seperti pencairan dana APBK maupun APBA dan APBN. Setelah bupati/wali kota mengesahkan APBK dan membuat peraturan bupati/wali kota tentang penggunaan dana desa, usulan pencairannya sudah bisa dilakukan desa ke KPPN.

“Ada tiga tahap pencairannya, pertama sebesar 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen. Untuk penciran tahap dua, harus diselesaikan dulu pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I, begitu seterusnya,” pungkas Sekda Aceh, Taqwallah.

Sekda Aceh, Taqwallah menjelaskan, presentasi buku kerja camat tahun 2021 ini, merupakan yang ke dua kali, setelah yang pertama pada tahun 2020 lalu. Dikatakan, camat perlu dan penting menyampaikan presentasi buku kerjanya setiap tahun, karena kedudukan para camat sangat strategis dalam memacu percepatan pembangunan wilayah dan gampong.

“Camat jangan lagi terlalu berharap wilayah dan gampongnya dibangun dengan sumber dana dari APBK dan APBD. Karena sejak tahun 2020 lalu, usulan pembangunan fisik, sudah disesuikan dengan kewenangan yang dimiliki satu daerah dan provinsi. Camat tidak punya sumber dana pembangunan, kalaupun diharap dari APBK Kabupaten/Kota, nilainya sangat terbatas, karena APBK di daerah saat ini, sebesar 60-70 persen sudah habis untuk belanja rutin pegawai dan operasi kantor. Termasuk untuk gaji guru, tenaga kesehatan, pegawai,” jelasnya.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved