Breaking News:

Pilkada 2022

Pemilu Serentak Dinilai Banyak Mudharatnya. Ini Harapan KNPI Pidie

KNPI Pidie mendesak Pemerintah Pusat untuk menghargai kekhususan Aceh dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal dihelat pada 2022.

Penulis: Idris Ismail | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Ketua KNPI Pidie, T Syawal 

Laporan Idris Ismail | Pidie 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pengalihan Pilkada Aceh ke 2024 secara serentak nasional akan melahirkan banyak mudharatnya. Seperti halnya yang pernah dilakukan pada pesta demokrasi 2019 lalu yang melahirkan dampak besar meninggalnya para penyelenggara. 

Menyangkut perihal ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pidie, mendesak pemerintah pusat untuk menghargai kekhususan Aceh dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal dihelat pada 2022.

Ketua KNPI Pidie, T Syawal kepada Serambinews.com,  Kamis (18/2/2021) mengatakan, menyahuti terhadap kekhususan Aceh maka pemerintah pusat untuk menghargai kekhususan Aceh yaitu agar dapat memberikan ruang waktu untuk perhelatan pesta demokrasi (Pilkada) secara serentak pada 2022 mendatang.

"Karena pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sudah jelas diatur dalam pasal 65 (2) UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan,  Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,"sebutnya.

Menurut Syawal, bila pelaksanaan  Pilkada Aceh tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat (2022)  maka diperkirakan  akan memicu  konflik baru antara pemerintah Aceh dengan Pusat.

Karenanya,  pemerintah pusat untuk tetap komit dan solid untuk menghargai kearifan lokal atas kekhususan Aceh  lewat rujukan pasal 65 ayat 2 UUPA terkait masa jabatan. 

Ditambahkan dari kajian pelaksanaan pesta demokrasi secara nasional dilaksanakan pada  2024 besar kemungkinan Indonesia diperkirakan belum siap dihelat karenakan berbagai kendala.

Terutama menguras sisi psikologis baik di kalangan penyelenggara maupun masyarakat pemilih. 

"Seharusnya pemerintah dapat berkiblat pada ekses pemilu tahuan 2019 lalu yang dilaksanakan secara serentak dengan dampak lahirnya banyak korban jiwa (meninggal) para penyelenaggara akibat kelelahan," ungkapnya.(*)

Baca juga: Berapa Ukuran Maksimal File Scan KTP dan Pas Foto untuk Mendaftar CPNS 2021? Berikut Rinciannya

Baca juga: Jika Lahir di Dagestan, Khabib Yakin Cristiano Ronaldo Bakal Jadi Juara UFC

Baca juga: Pria Ini Bakar Ibu Kandung hingga Tewas, Rumah Ikut Hangus, Mengaku Dapat Bisikan Gaib

Baca juga: Badai Salju Kejutkan Ribuan Ekor Kura-kura, Dikumpulkan di Gedung Tanpa Listrik di Texas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved