Breaking News:

Opini

Pilkada Aceh Jadinya Kapan?

Apakah berlansung tahun 2022 sebagaimana jadwal dan tahapan yang dibuat KIP Aceh atau tahun 2024

Pilkada Aceh Jadinya Kapan?
FOR SERAMBINEWS.COM
ASQALANI., S.TH, M.H.,  Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh (JaDI)

OLEH ASQALANI., S.TH, M.H.,  Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh (JaDI)

Beberapa bulan terakhir ini, jagad politik Aceh dihangatkan dengan polemik kapan pilkada Aceh akan dilaksanakan. Apakah berlansung tahun 2022 sebagaimana jadwal dan tahapan yang dibuat KIP Aceh atau tahun 2024 seperti keinginan sebagian komponen masyarakat, plus mungkin Jakarta. Tulisan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap silang pendapat diskursus mengenai Pilkada Aceh, baik terhadap opini yang pernah dimuat dalam Serambi Indonesia, maupun terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada penulis. Dengan keterbatasan pemahaman saya dalam bidang ilmu hukum dan tanpa pretensi dan adanya kepentingan politik, narasi selanjutnya berupaya melihat persoalan ini dalam perspektif hukum.

Sebenarnya akar masalah hukum waktu Pilkada Aceh diawali adanya dua norma hukum, yaitu pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional Pilkada dilaksanakan pada November 2024. Sementara berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 (UUPA) mengatur bahwa Pilkada Aceh merupakan siklus lima tahunan, karena Pilkada sebelumnya tahun 2017, maka Pilkada Aceh berikutnya jatuh pada tahun 2022. Lalu pertanyaan penting adalah norma hukum yang mana cukup kuat bagi legalitas memayungi pelaksanaan Pilkada di Aceh?

UUPA bukan Lex Specialis

UUPA bukan Lex Specialis dari UU Pilkada Nasional (baca: UU Nomor 10 tahun 2016) sebagaimana dipahami dan seringkali dijadikan dalil. UUPA sebagai landasan Pilkada Aceh bukanlah didasari prinsip preferensi derogasi lex specialis derogate legi generalis melainkan UUPA dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diamanatkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Hal ini diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.Gub-XV/2017 hal 85, dimana dalam pertimbangan hukumnya MK menolak dalil pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai lex generalis. Tidak terdapat hubungan lex specialis dan lex generalis di antara kedua undang-undang tersebut. Menurut MK memahami UUPA sebagai lex specialis dan UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai lex generalis tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangan MK juga menguraikan bahwa tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti khusus sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Karena sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan Pemerintahan Daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya.

Sehingga mengapa hal itulah kemudian MK menganggap Pilkada bukan kekhususan Aceh, postulasi ini mestinya tidak dipahami secara "bias", apalagi diikuti "kekacaun berpikir" dengan melakukan simplifikasi hukum jika Pilkada itu bukan kekhususan Aceh, maka ketentuan terkait Pilkada Aceh tidak perlu lagi mendasarkan pada UUPA. Apabila cara berpikir ini diikuti secara linear maka parlok, syarat calon kepala daerah dan beberapa norma lain yang berbeda pengaturannya dalam UUPA juga tidak memiliki alas keberlakuannya, sebab semua itu bukan hal yang khusus.

Pilkada bukan kekhususan Aceh maksudnya masalah Pilkada juga ada di daerah lain dimana pengaturan normanya ada yang sama dan ada yang berbeda, Jika dalam Pilkada Aceh ada keterlibatan Parlok, itu tidak diartikan sebagai pelaksanaan kekhususan Aceh di bidang Pemilu atau Pemilihan melainkan adanya pengaturan yang berbeda dalam UUPA sebagai Undang-undang khusus yang wilayah keberlakuannya hanya untuk Aceh (territorial right). Perihal kekhususan/keistimewaan Aceh ada pada empat aspek yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 44 tahun 1999.

UUPA merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Khusus di sini bukan dalam pengertian bahwa UUPA lebih khusus dibandingkan undang-undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA, melainkan khusus dalam pengertian bahwa UUPA hanya berlaku secara khusus untuk Aceh. Karena sifat undang-undang yang berlaku khusus bagi suatu daerah, maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta merta dapat diubah seperti perubahan undang-undang lainnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved