Breaking News:

Salam

Presiden Singgung Sistem Peradilan

Mahkamah Agung ( MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada 62 hakim dan hakim ad hoc sepanjang tahun 2020

Gedung Mahkamah Agung.(KOMPAS IMAGES / DHONI SETIAWAN) 

Mahkamah Agung ( MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada 62 hakim dan hakim ad hoc sepanjang tahun 2020.  Kemudian, 43 sanksi dijatuhkan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan juru sita pengganti. Sembilan sanksi diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan. Terakhir, 13 sanksi dijatuhkan kepada staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Namun, Ketua Mahkamah Agung, M Syarifuddin, tidak merinci apa saja pelanggaran yang dilakukan aparatur peradilan tersebut hingga berujung pada penjatuhan sanksi. Syarifuddin hanya menjelaskan bahwa pihaknya menerima 52 rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial (KY) selama tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 rekomendasi ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh MA. Sisanya tidak dapat ditindaklanjuti.

Setiap tahun, kinerja hakim mendapat sorotan. Apalagi, ketika ada oknum hakim, misalnya, tertangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan itu tentu saja ada kaitannya dengan dugaan suap. Dan, dalam sejarah peradilan di Indonesia, kasus suap hakim bukan hanya terkait dengan perkara korupsi, tapi juga terjadi dalam perkara-perkara pidana umum dan perdata.

Mengapa hakim paling sering menjadi sasaran suap? Jawabnya karena kekuasaan hakim sangat besar dalam memutuskan perkara, meskipun sistem peradilan di negeri ini bertingkat-tingkat. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memandatkan tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, baik lembaga peradilan maupun hakim dibekali jaminan kemandirian atau independensi yang berlaku universal, yaitu independensi kekuasaan kehakiman. Independensi ini tidak menjadikan lembaga peradilan dan hakim bebas dari evaluasi atau penilaian terhadap kinerjanya. Sebab, lembaga peradilan adalah badan publik dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berperan penting dalam perlindungan dan penegakan hukum.

Posisi tersebut menuntut pertanggungjawaban yang lebih luas kepada publik, termasuk dari segi kinerjanya. Dan, hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman, sepanjang pelaksanannya tidak mengganggu kerja hakim dalam memutus perkara.

Sejak awal berdirinya lembaga peradilan Indonesia sistem penilaian kinerja hakim telah dilakukan dengan berbagai metode dan instrumen. Antara lain penilaian kinerja dengan melihat pada produktivitas penanganan perkara. Lalu, penilaian kinerja dengan melihat pada kualitas putusan. Kemudian, penilaian kinerja melalui instrumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dan, ada beberapa lagi metode atau instrumen penilaian kinerja hakim yang pernah diterapkan.

Banyaknya instrumen penilaian kinerja hakim yang berganti-ganti mengindikasikan bahwa sistem penilaian kinerja hakim yang pernah diaplikasikan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Ada yangn mengatakan bahwa instrumen-instrumen itu mengandung sejumlah kelemahan, utamanya pada metode dan instrumen yang dipilih tidak sesuai dengan karakter pekerjaan dan jabatan hakim, di samping ketiadaan parameter yang obyektif dan monitoring yang tidak konsisten sehingga minim akuntabilitas.

Terkait dengan itu, dalam pandangan yang lebih luas kita melihat, reformasi hukum di Indonesia sejauh ini dinilai belum berhasil. Alih-alih semakin mandiri dan berintegritas, sejumlah persoalan krusial seperti mafia peradilan dan korupsi terus terjadi dan melibatkan aparat penegak hukum negeri ini. Mentalitas positif dan komitmen teguh menjadi kunci perbaikan yang belum digarap optimal hingga saat ini. Hingga hari ini, lebih dua dekade sejak reformasi bergulir, kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dinilai belum optimal.

Reformasi hukum di Indonesia dinilai belum berhasil. Alih-alih semakin mandiri dan berintegritas, sejumlah persoalan krusial seperti mafia peradilan dan korupsi terus terjadi dan melibatkan aparat penegak hukum negeri ini. Mentalitas positif dan komitmen teguh menjadi kunci perbaikan yang belum digarap optimal hingga saat ini. Hingga hari ini, hampir dua dekade sejak reformasi bergulir, kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dinilai belum optimal.

Karena itulah, dua hari lalu, Presiden Joko Widodo secara tegas mengingatkan, "Upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan!"

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved