Breaking News:

Opini

Kemunduran Pendidikan Aceh

Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, M.M., pada 1 Februari 2021, adalah sebuah strategi dalam rangka mendorong

Editor: bakri
IST
Zubir, Kepala SMA Sukma Bangsa Lhokseumawe 

Dengan fokus pada RKS, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ketika mutu pendidikan rendah, bukan RKS yang disalahkan dengan cara membuat format baru versi Pemerintah Aceh, tapi mengevaluasi

apa yang terjadi secara real di lapangan. Dalam pengalaman penulis sebagai kepala sekolah, pengelolaan pendidikan kita masih bertahan di level diskusi pada lapik. Misalnya, sebuah sekolah akan dianggap mencapai SNP ketika `memiliki' dokumen RKS. Sedangkan isi dari dokumen itu sendiri bukanlah sesuatu yang `seksi' untuk diperbincangkan.

Ada dua risiko jika Buku Kerja kepala sekolah versi Pemerintah Aceh terus dijalankan; pertama, kemunduran pendidikan yang sangat jauh karena isi dari Buku Kerja hanya memuat data-data satuan pendikan dan foto-foto ruang kerja; baik ruang kerja guru, kepala sekolah, toilet, denah ruangan, ruang wakil kepala sekolah, kantin, dan ruang-ruang yang lain, yang sama sekali jauh dari substansi pengembangan mutu pendidikan.

Kedua, bertambah beban kerja kepala sekolah, karena juga diwaktu bersamaan harus memenuhi target 8 SNP melalui program kerja yang sudah disususun dalam RKS. Dampaknya, disorientasi kepala sekolah, apa yang sebenarnya yang harus dipenuhi.

Setiap sekolah sebenarnya datang dengan karakteristik yang berbeda. Itu artinya, presentasi Buku Kerja kepala sekolah juga akan berbeda satu sama lain. Latar belakangnya berbeda, programnya berbeda, dan targetnya pun berbeda. Pemerintah harus memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan satu atau dua program unggulan. Akan ada misalnya 100 sekolah dengan kewirausahaannya sangat bagus. Ada 100 sekolah lagi dengan keunggulan di bidang karya ilmiah remaja, 100 sekolah lainnya di bidang Seni dan Budaya, 100 sekolah lainnya di bidang akademik, 100 sekolah lainnya di bidang olahraga, dan sebagainya.

Untuk melahirkan cita-cita itu, maka kepala sekolah harus diberikan kemerdekaan, supaya ide dan kreativitas dapat muncul dan berkembang, bukan dengan strategi top down (atasan ke bawahan).

Lembar Kerja Guru

Setelah Buku Kerja kepala sekolah, program peningkatan mutu pendidikan versi Pemerintah Aceh lainnya adalah presentasi Lembar Kerja Guru (LKG). Ini lebih konyol lagi, peningkatan mutu pendidikan tapi yang dipresentasikan oleh guru adalah biodata guru, nama suami/istri, foto keluarga, hingga foto sedang mengajar. Apa korelasi mutu dengan biodata dan foto-foto itu?

Secara nasional, tugas pokok dan fungsi guru sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. Kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan guru antara lain; (1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, (2) Pengkajian kurikulum, (3) Pengkajian program tahunan, program semester, silabus, dan RPP, (4) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, dan masih sangat banyak lagi.

Apa yang telah dirumuskan dalam Permendikbud di atas, sebenarnya sudah sangat sempurna, tinggal saja bagaimana memaksimalkan dalam pelaksanaan di lapangan. Bukan malah menyusun format baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan peningkatan mutu. Program presentasi LKG sudah harus segera di discountinue.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved