Dek Gam Dukung Langkah Mahfud MD Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus Aceh

“Cara ini sudah sangat tepat, pemerintah pusat mungkin ingin melihat sejauh mana dampak dari dana otsus itu terhadap masyarakat, apakah sesuai apa tidak. Apalagi, banyak laporan yang diterima ada dugaan penyalahgunaan dana otsus,” kata Dek Gam kepada Serambinews.com melalui rilis, Sabtu (27/2/2021).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam mendukung langkah Menko Polhukam, Mahfud MD yang meminta agar mengusut dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus) di Papua dan Aceh. 

“Cara ini sudah sangat tepat, pemerintah pusat mungkin ingin melihat sejauh mana dampak dari dana otsus itu terhadap masyarakat, apakah sesuai apa tidak. Apalagi, banyak laporan yang diterima ada dugaan penyalahgunaan dana otsus,” kata Dek Gam kepada Serambinews.com melalui rilis, Sabtu (27/2/2021).

Sebelumnya, Dek Gam dalam rapat Rapat Badan Musyarawah (Banmus) DPR RI, pada Rabu (20/1/2021) lalu pernah meminta kepada Ketua KPK, Firli Bahuri untuk mengawasi penggunaan dana otsus di Aceh.

Rapat banmus saat itu juga dihadiri Mahfud MD, Ketua KPK, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri lainnya.

Rapat Banmus DPR RI itu membahas terkait dengan kekhususan Aceh, Papua, Papua Barat, Yogyakarta, dan Jakarta.

“Mungkin ini menindaklanjuti permintaan saya waktu Rapat Banmus,” ujar politisi PAN itu.

Baca juga: Ini 8 Cara Mengatasi Gatal di Kulit, Oleskan Lidah Buaya, Cuka Apel Hingga Hindari Menggaruk

Untuk itu, Dek Gam mengaku, akan segera berkoordinasi dengan aparat hukum yang merupakan mitra kerja Komisi III.

Karena dana otsus yang akan segera berakhir itu, memang harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran dalam penggunaannya.

“Apalagi hari ini Aceh masuk provinsi paling miskin di Sumatra, padahal dana otsus dana. Ini menjadi pertanyaan bagi pemerintah pusat, anggaran besar kenapa masih miskin dengan jumlah penduduk yang tidak mencapai 5 juta orang,” ungkap Dek Gam.

Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, bahwa dana otonomi khusus (otsus) yang digelontorkan pemerintah menjadi sorotan.

Sebab, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah tersebut, diduga diselewengkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Tak hanya dana Otsus Papua dan Papua Barat, pemerintah dan aparat penegak hukum juga akan menyelidiki penggunaan dana Otsus Aceh. 

Adapun permintaan pengusutan dana Otsus Aceh, disuarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Itu (pengusutan otsus Aceh) permintaan dari DPD waktu ada RDP (Rapat Dengar Pendapat) kan. Pokoknya yang 'sus sus' itu disuruh ada perhatian lah," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Ali Mukartono di Kejagung RI, Rabu (24/2/2021) malam.

Nantinya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam RI) yang akan menjadi leading sektor.

Kementerian pimpinan Mahfud MD itu yang akan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.

Institusi penegak hukum yang dimaksudkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. (*)

Baca juga: Bersama IPI, Kementerian Agama Aceh Dukung Tata Kelola Perpustakaan Madrasah