Breaking News:

Opini

Omnibus Aceh

Membicarakan topik utama yaitu otonomi khusus Aceh yang dalam waktu bersamaan sedang masyhur dibicarakan

Omnibus Aceh
IST
Muhammad Heikal Daudy, SH., MH. Wakil Dekan FH UNMUHA, Mahasiswa PPs Doktor Ilmu Hukum USK

Oleh Muhammad Heikal Daudy, SH., MH. Wakil Dekan FH UNMUHA, Mahasiswa PPs Doktor Ilmu Hukum USK

Ide tulisan muncul dari diskursus dalam majelis ilmu yang penulis ikuti pada satu kesempatan baru-baru ini. Kegiatan diskursus itu sendiri, membicarakan topik utama yaitu otonomi khusus Aceh yang dalam waktu bersamaan sedang masyhur dibicarakan kembali seantero Seuramoe Mekkah. Bahasannya kompleks karena berkisar pada kekhususan Aceh dalam sistem hukum nasional.

Judul di atas dipilih, bukan pula sesuatu yang ujug-ujug ada. Melainkan respon dari diskursus yang dilakukan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat Aceh dalam memosisikan kembali "kedudukan Aceh dengan Jakarta" pada kesempatan yang lain. Pergumulannya berkisar pada nasib keistimewaan dan kekhususan Aceh itu sendiri. Sejurus dengan itu, yang menjadi titik singgung adalah masalah posisi tawar (bargaining potition) Aceh yang sangat fluktuatif dan jika diamati terus mengalami degradasi.

Konklusi diskursus yang berjalan tersebut, hemat penulis belum berupaya maksimal merevitalisasi kembali topik-topik keistimewaan dan kekhususan Aceh itu sebagai sebuah pengarusutamaan (mainstream) bagi publik Aceh berikut pula secara nasional. Dimana MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah satu kesatuan pilar-pilar perdamaian sekaligus blue print pembangunan Aceh pascagempa-tsunami dan konflik bersenjata berakhir.

Apa yang terjadi dan dirasakan masyarakat Aceh saat peristiwa-peristiwa bersejarah itu, tidak dialami komponen bangsa lainnya di negara ini. Maka teranglah bahwa istimewa dan khususnya Aceh berakar pada landasan filosofis dan sosiologis berdasarkan fakta-fakta yang tidak mungkin dapat disederhanakan. Sebegitu bernilainya  Aceh melalui MoU Helsinki dan UUPA, hingga mencatatkan peristiwa-peristiwa fenomenal lain bagi negara ini. Indonesia memperoleh momentum titik balik untuk melakukan "lompatan besar peradaban" atas apa yang dialami Aceh dan dampaknya secara nasional.

Sedari awal Aceh memang sudah berposisi sebagai center of excellent bagi republik. Penyematan "Aceh sebagai daerah modal" pun seakan layak disandang seumur hidup. Oleh karena relasi Aceh dan Jakarta adalah cerminan sejauhmana persoalan-persoalan kebangsaan muncul, kemudian berdinamika dan berdialektika, yang berujung pada pemecahan masalah bersama sebagai modal integrasi politik nasional.

Melalui MoU Helsinki, para pelaku sejarah yang terlibat saat itu seakan memperoleh kesempatan emas sekaligus privilege (keistimewaan) untuk menjadikannya rule of model penyelesaian konflik-konflik serupa di dunia. Kesempatan tersebut mampu dioptimalkan oleh tokoh-tokoh internasional maupun nasional sekaliber Marthi Arthisari, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) bersama orang-orang setia serta lembaga-lembaga yang digawanginya, dalam menginisiasi berbagai pola penyelesaian konflik di sejumlah negara ASEAN bahkan Asia.

Beda halnya, langkah-langkah fenomenal demikian tidak ditorehkan oleh tokoh-tokoh lokal di Aceh. Padahal MoU Helsinki merupakan legacy bersama para tokoh kedua belah pihak antara Pemerintah RI dan GAM secara setimbang.

Kemudian UUPA sebagai manifestasi MoU Helsinki itu sendiri. Sekalipun belum sepenuhnya mengakomodir butir-butir konsensus yang telah disepakati sebagai norma hukum positif. Namun diakui bahwa regulasi ini merupakan pintu masuk (starting point) dalam kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan negara, sehingga dengan begitu realisasi butir-butir kesepakatan kedua belah pihak dapat dilaksanakan dan menjadi "alat perjuangan baru" dalam mengisi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh.

Berbicara mengenai UUPA, publik Aceh dewasa ini menjadi sadar bahwa struktur dan konstruksi undang-undang ini telah mematahkan pakem atau tradisi hukum sipil (civil law) yang telah mendarah daging sebagai pilihan jenis cara berhukum selama ini. Oleh karena, pengaturan norma hukum di dalam UUPA terdiri dari sejumlah kluster (Bagian Bab) yang ketika ditelisik secara mendalam akan menggambarkan komposisi bab yang terdiri dari berbagai "ranah hukum" yang menjadi satu kesatuan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved