Polisi Myanmar Tembaki Demonstran, Tiga Jurnalis Ditahan

Polisi Myanmar menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa di Yangon pada Sabtu (27/2/2021), yang masih menentang kudeta

Editor: bakri
(STR/AFP)
Pedemo Myanmar berlarian menyelamatkan diri dari tembakan polisi, saat berdemonstrasi menentang kudeta militer di Naypyidaw, pada Sabtu (26/2/2021). 

YANGON - Polisi Myanmar menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa di Yangon pada Sabtu (27/2/2021), yang masih menentang kudeta militer. Negara itu diguncang gelombang protes pro-demokrasi sejak kudeta militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Jurnalis AFP di lokasi melaporkan, tidak diketahui apakah ada peluru tajam yang dipakai polisi, saat menembaki pengunjuk rasa dan para jurnalis di persimpangan Myaynigone. Sebelumnya pada Jumat (26/2/2021), penembakan terjadi selama berjam-jam di lokasi yang sama.

Kemarin, ratusan pedemo dari etnis Mon berkumpul di lokasi tersebut untuk memperingati Hari Nasional Mon. Mereka bergabung dengan kelompok etnis minoritas lainnya guna menentang kudeta Myanmar.

Polisi lalu datang untuk membubarkan massa, mengejar pengunjuk rasa dan jurnalis yang bersembunyi di gedung-gedung dekat situ. Sebanyak tiga jurnalis termasuk dalam orang-orang yang ditahan pada Sabtu (27/2/2021).

"Apa yang polisi lakukan? Mereka melindung diktator gila," teriak para pedemo.

Demonstran menyebar ke jalan-jalan kecil di perumahan, dan membangun barikade dari kawat berduri serta meja untuk mencegah polisi masuk. Reporter lokal menyiarkan adegan itu secara langsung di Facebook, termasuk saat suara tembakan terdengar.

"Kami akan mencoba mencari cara lain untuk memprotes, tentu saja, kami takut akan tindakan keras mereka," kata pedemo Moe Moe (23) dengan nama samaran. "Kami akan berjuang sampai menang," lanjutnya dikutip dari AFP.

Tensi demo Myanmar makin tegang, usai para pendukung militer menyerang massa anti-kudeta dengan pisau. Peristiwa itu terjadi pada Kamis sore (25/2/2021) waktu setempat, saat unjuk rasa berubah menjadi bentrokan antara kedua kubu.

BBC mewartakan pengakuan saksi mata di lapangan, yakni beberapa massa pro-militer yang dipersenjatai dengan pisau, pentungan, pipa, dan ketapel untuk melempar batu. Sekitar 1.000 pendukung militer terjun ke jalanan di pusat kota, untuk melawan massa anti-kudeta Myanmar.

Ada sebuah insiden yaitu beberapa pria yang salah satunya membawa pisau besar, menyerang seorang pria di luar hotel pusat kota, menurut kantor berita Reuters. Saat ini kondisi pria itu tidak diketahui.

Duta Besar Myanmar mendesak PBB untuk menggunakan berbagai cara agar kudeta militer dihentikan. Melansir Reuters pada Sabtu (27/2/2021), seruan itu disampaikan atas nama pemerintah terpilih Myanmar yang digulingkan saat polisi menindak para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Duta Besar Myanmar, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa dia bicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan mengimbau badan tersebut untuk menggunakan segala cara yang diperlukan guna mengambil tindakan terhadap militer Myanmar serta untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat.

"Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin lebih lanjut dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah...dan untuk memulihkan demokrasi," kata Moe Tun di hadapan 193 anggota Majeliis Umum PBB, yang disambut dengan tepuk tangan.

Mengakhiri pesannya, Kyaw Moe Tun, seorang diplomat karir, memberikan hormat tiga jari dari pengunjuk rasa pro-demokrasi dan mengumumkan dengan bahasa Burma, "tujuan kami adalah menang."

Sementara ini, junta militer Myanmar belum berkomentar soal pidato dan desakan Kyaw Moe Tun di pertemuan PBB. Para penentang kudeta militer Myanmar memuji Kyaw Moe Tun sebagai pahlawan. “Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kekuasaan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin demonstran, Ei Thinzar Maung, di Facebook.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendorong badan dunia itu memberikan sinyal yang jelas dalam mendukung demokrasi dan mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak seharusnya ada negara yang mengakui atau melegitimasi junta militer.(kompas.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved