Breaking News:

Salam

Ongkos Pemerintah Jangan Terlalu Membebani APBK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah sudah menentukan kebutuhan

KOMPAS.COM
Menpan RB Tjahjo Kumolo 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pemerintah sudah menentukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2021 totalnya mencapai 1,3 juta orang. Namun, hal itu disertai catatan apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat. Mengenai penerimaan dan tahapan seleksi akan diumumkan dalam bulan ini juga.

Kebutuhan sebanyak 1,3 juta ASN ini meliputi satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekrutmen satu juta guru PPPK ini akan diadakan di seluruh pemerintah daerah. "Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi tenaga honorer," ungkap Tjahjo.

Diingatkan, yang dapat mengikuti program 1 juta PPPK ini adalah mereka yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kemudian, sisa kuota sekitar 300 ribu orang antara lain untuk kebutuhan lain ASN pemerintah daerah (Pemda). Jumlahnya mencapai sekitar 189.000 ASN. "Kebutuhan 189.000 ASN ini rinciannya terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan," timpalnya.

Sedangkan kebutuhan lain berasal dari instansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah menentukan kebutuhan sebanyak 83.000 orang, di mana 50 persen merupakan PPPK dan 50 persen CPNS. Jumlah ini juga menyesuaikan kebutuhan masing-masing kementerian.

Dalam kaitannya dengan pegawai pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebut lebih seratus pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia rasio alokasi belanja pegawainya mencapai lebih dari setengah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBK)-nya. Ini artinya dana belanja daerah mayoritas digunakan untuk belanja pegawai pemerintahannya.

Untuk itu, harapan penting kita adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Terutama dengan didorongnya penggunaan teknologi yang harusnya bisa semakin memudahkan dan mempercepat urusan birokrasi. Dari cara melakukan pekerjaan, terutama dari sisi kecepatan, ketepatan, kredibilitas dan akuntabilitas, seharusnya teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi.

Jangan lupa, bahwa dalam rangka menjalankan fungsi bernegara, pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melayani masyarakat. APBN dijalankan mesin-mesin birokrasi baik di pusat maupun daerah.

Pertanyaannya tentu, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, dengan apakah mereka melayani masyarakat? Dengan apakah mereka membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Dan, banyak lagi pertanyaan semacam itu.

"Jangan lupa APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang harus terus ditanyakan kepada semua diri kita," kata Sri Mulyani.

Di Aceh, ada beberapa kabupaten yang kondisi keuangannya tidak rasional. Artinya, APBK sudah lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai. Bahkan ada kabupaten yang ongkos pemerntahnya sudah melebihi 60 persen dari APBK. Dengan kondisi seperti itu, yakinlah kita bahwa pemerintah-pemerintah kabupaten/kota yang formula APBK-nya semacam itu, tidak akan bisa berbuat banyak untuk membangun ekonomi masyarakat.

Karena itulah, dengan kemajuan terknologi yang begitu membantu kerja birokrasi, harusnya secara kuantitas jumlah pegawai terus berkurang sehingga tak lagi membebani APBK. Rasio belanja pegawai mestinya berada pada angka yang tak mencapai 30 persen dari APBK. Dengan rasio seperti itu, pemerintah kabupaten/kota akan punya modal untuk mengembangkan kreativitasnya membangun perekonomian masyarakat.

Maka, pemerintah kabupaten/kota jangan latah setiap tahun minta kuota untuk merekrut pegawai baru. “Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu bukan untuk memuaskan pegawai negeri,” kata Sri Mulyani.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved