Breaking News:

Opini

Gampong Versus Kemiskinan

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Pemerintah Aceh, apalagi Gubernurnya. Saya pribadi tidak pernah mengenal dengan baik Nova Iriansyah

Gampong Versus Kemiskinan
IST
ASN Bappeda Kab. Pidie, Kandidat Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Drs. H. Nadhar Putra, M.Si

ASN Bappeda Kab. Pidie, Kandidat Doktor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela Pemerintah Aceh, apalagi Gubernurnya. Saya pribadi tidak pernah mengenal dengan baik Nova Iriansyah, jadi tidak ada alasan untuk membela beliau atas segala tuduhan, tudingan, kesan negatif bahkan bully oleh banyak pihak terkait predikat Aceh di tahun 2020 sebagai provinsi termiskin se-Sumatera. Dengan kata lain, tulisan ini bukan untuk melawan deretan papan-papan bunga "ejekan" yang pernah berjejer di depan Kantor Gubernur Aceh yang berisi ucapan selamat sebagai provinsi termiskin.

Sebagai ASN yang sepuluh tahun pernah berjibaku dengan persoalan masyarakat di kecamatan, sebagai mantan camat saya tahu betul bahwa sesungguhnya persoalan kemiskinan tidak boleh dilihat secara parsial dan dibebankan tanggung jawabnya hanya kepada seorang Gubernur sebagai pimpinan di tingkat Provinsi dan seterusnya bupati di tingkat kabupaten. Perang terhadap kemiskinan haruslah dilakukan secara kolaboratif.

Pengelolaan uang rakyat di tingkat manapun seyogyanya memberikan ruang yang cukup untuk secara bersama-sama dan berkesinambungan menangani musuh bersama tersebut. Bukankah perang terhadap kemiskinan telah ada sejak Indonesia merdeka, namun mirisnya musuh bebuyutan kita yang satu ini tidak pernah beranjak, bahkan akarnya makin kuat.

Dengan kondisi keuangan yang dimilki gampong saat ini, sesungguhnya perang terhadap kemiskinan bisa fokus dimulai dari gampong. Keuchik atau apapun sebutannya untuk kepala desa di Aceh dapat juga dijadikan sebagai salah satu "terdakwa" untuk menghadapi serangkaian "tuntutan" atas kegagagalan Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Proporsi dana gampong saat ini menurut kami sangat

besar, kita ambil contoh saja di Kabupaten Pidie yang memiliki 731 gampong, Anggaran Dana Gampong (DG) ditambah dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) serta penerimaan lainnya berjumlah hampir setengah dari postur APBK Pidie.

Padahal, Dana Alokasi Umum (DAU) atau transfer pusat yang merupakan penerimaan terbesar kabupaten ini 60% lebih tergerus untuk membiayai gaji ASN. Dibandingkan dengan besarnya jumlah total dana APBG, maka hanya ada sejumlah kecil dana APBK yang dapat dibelanjakan dengan kewenangan kabupaten. Artinya, sangat terbatas dana yang dapat digunakan seorang bupati untuk fokus menuntaskan kemiskinan di daerahnya. Saya pribadi yakin, kondisi keuangan ini dialami semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

Tahun 2021 adalah tahun ke-7 gampong menikmati kucuran dana gampong. Amatan kami, dari tahun pertama hingga tahun kelima gampong masih bergelut dengan kegiatan-kegiatan fisik atas kebutuhan infrastruktur gampong. Di periode itu, gampong berlomba memenuhi kebutuhan jalan gampong dan sanitasi yang baik, MCK,

kantor keuchik, Poskesdes, meunasah, balai pengajian, lapangan olahraga hingga bangunan gapura gampong yang megah. Kita bisa memaklumi kondisi ini, karena harus diakui sebelum adanya dana gampong, pembangunan fisik di gampong tidak merata bahkan jauh ketinggalan. Apalagi ada beberapa kabupaten/kota alokasi dana APBK-nya lebih bernuansa politis.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved