Breaking News:

Pengurus Demokrat Aceh Nyatakan Setia ke AHY

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan cabang (DPC) di Aceh menyatakan setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

Serambi Indonesia
Pengurus DPD Partai Demokrat Aceh, menyambangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Senin (8/3/2021). 

BANDA ACEH - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan cabang (DPC) di Aceh menyatakan setia kepada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut di bawah Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pernyataan itu tertuang dalam surat ketua DPC se-Aceh yang diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh, di Banda Aceh, pada Senin (8/3/2021).

Surat tersebut diserahkan Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Demokrat Aceh, Dalimi dan Iqbal Farabi, kepada Pelaksana harian (Plh) Kakanwil Kemenkumham Aceh, Sasmita. Dari Demokrat,  hadir pula Bendahara DPD, Alaidin Abu Abbas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), M Tanwier Mahdi, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Roby Syahputra, dan pengurus teras lainnya. Sementara Sasmita yang juga Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM, didampingi Kabid HAM, Edison, Kabid Hukum, Bukhari, dan Kabid Pelayanan Hukum, Irfan.

Kehadiran mereka ke Kanwil Kemenkumham Aceh itu juga untuk memberikan bukti bahwa tidak ada satupun Ketua DPC Demokrat se-Aceh yang menghadiri kongres luar biasa (KLB) partai tersebut di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) lalu. Aksi ini bersamaan dengan apa yang dilakukan DPP partai berlambang bintang mercy tersebut dengan mendatangi Kantor Kemenkumham RI di Jakarta.

Di awal pertemuan, Roby Syahputra memastikan bahwa tidak ada satupun ketua DPC selaku pemilik suara yang hadir dalam KLB Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. “Ada satu orang yang pernah bergabung dengan Partai Demokrat, tapi kemudian sudah dipecat yaitu Edi Saputra (Edi Obama). Karena itu, kita hari ini (kemarin-red) membawa dokumen walaupun Kemenkumham punya data struktur pengurus partai di semua tingkatan," ujarnya.

Penyerahan data tersebut ke Kemenkumham, lanjut Robby, sebagai penguatan bahwa semua ketua DPC Demokrat se-Aceh  sudah menyatakan komit kepada kepengurusan AHY dan tidak pula mendelegasikan haknya kepada orang lain untuk mengikuti KLB.

Sementara itu, Iqbal Farabi, mengungkapkan, apa yang dilakukan pihaknya juga dilakukan oleh pengurus Demokrat di seluruh Indonesia, termasuk pengurus DPP Partai Demokrat yang mendatangi Kemenkumham RI. "Kalau semua provinsi menyampaikan surat pernyataan dari DPC, berarti seluruh Indoneisa tidak ada suara sah yang ada di KLB, bukan hanya Aceh," kata Iqbal Farabi yang diamini pengurus lainnya.

Sedangkan Dalimi yang juga Wakil Ketua DPRA berharap Kanwil Kemkumham Aceh tidak merespon jika ada pihak-pihak yang datang mengatasnamakan Demokrat untuk melaporkan keberadaan mereka berdasarkan hasil KLB.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh, Sasmita, mengatakan, secara teknis, pihaknya hanya menangani masalah yang terjadi pada partai lokal. Sedangkan persoalan partai nasional menjadi tanggung jawab pusat.

"Kami menerima semua masukan dari pengurus Partai Demokrat Aceh untuk kami sampaikan ke Jakarta. Seperti kita ketahui bersama sesuai dengan pernyataan Menteri hukum dan HAM bahwa Ketum DPP Demokrat saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang sesuai dengan hasil kongres 2020," kata Sasmita. (mas) 

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved