Breaking News:

DPRA Kembali Lobi Komisi II, Agar Pilkada Aceh Terlaksana 2022

Komisi I DPRA dan Pemerintah Aceh terus melakukan lobi-lobi agar Pilkada Aceh bisa terlaksana di tahun 2022. Senin (15/3/2021) kemarin

HANDOVER SERAMBI
Komisi I DPRA bersama utusan Gubernur Aceh melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Syamsurizal, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Pertemuan itu membahas pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. 

* Mendagri Tegaskan Tetap 2024

JAKARTA - Komisi I DPRA dan Pemerintah Aceh terus melakukan lobi-lobi agar Pilkada Aceh bisa terlaksana di tahun 2022. Senin (15/3/2021) kemarin, Komisi I bersama utusan Gubernur Aceh melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP, Syamsurizal, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Sebelumnya, pada 10 Februari 2021 lalu, Komisi I DPRA juga telah melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung.

Sama seperti Ahmad Dolly yang menyatakan tidak ada masalah dengan pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022, Syamsurizal secara pribadi juga menyatakan setuju dan mendukung pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Ia menyebutkan, undang-undang Aceh adalah undang-undang khusus. "Yang khusus harus didahulukan," ujar Syamsurizal.

Rombongan Komisi I DPRA kemarin dipimpin oleh Ketua Komisi, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf. Mewakili Gubernur Aceh hadir Staf Ahli, Kamaruddin Andalah dan Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang. Sedangkan Syamsurizal didampingi anggota Komisi II DPR RI asal Aceh, M Nasir Djamil.

Kepada Komisi I DPRA, Syamsurizal memesankan agar bupati dan wali kota di Aceh menyatakan kesiapan melaksanakan Pilkada 2022. Kesiapan termasuk perangkat, biaya dan dukungan. "Sebaiknya pernyataan kesiapan itu dibuat tertulis," saran Syamsurizal.

Menjawab hal ini Ketua Komisi I DPRA Tgk Muhammad Yunus mengatakan akan mengupayakannya. Anggota Komisi I DPRA Fuadri dari PAN menambahkan, Aceh sangat membutuhkan dukungan Komisi II dan tidak ada alasan untuk tidak bisa dilakukan Pilkada 2022.

Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Kamaruddin Andalah, menyatakan, Pemerintah Aceh menginginkan Pilkada dilaksanakan pada 2022 sesuai perintah Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kamaruddin Andalah menjelaskan, sesuai bunyi pasal 65 UUPA, Pilkada di Aceh dilaksanakan setiap lima tahun. "Pilkada sebelumnya 2017, maka lima tahun berikutnya adalah 2022," kata Kamaruddin.

Ia menginformasikan bahwa Pemerintah Aceh sudah melakukan persiapan Pilkada 2022. KIP Aceh sudah menetapkan tahapan. Anggaran sudah disediakan. "Gubernur Aceh sudah mengirimkan surat kepada Mendagri terkait Pilkada 2022. Tapi jawaban Mendagri masih mengambang dan menyatakan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Komisi II DPR dan KPU RI. Karena itu, saat ini, kami mohon dukungan Komisi II DPR agar Mendagri menerbitkan persetujuan Pilkada Aceh di 2022," ujar Kamaruddin.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved