Breaking News:

Opini

"Prahara Partai Demokrat"

Badai inilah yang saat ini tengah menerjang partai berlambang mercy demokrat

FOR SERAMBINEWS.COM
Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Praktisi Hukum

Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Praktisi Hukum

Makna kata `prahara' dalam KamuBadai inilah yang saat ini tengah menerjang partai berlambang mercy demokrats Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai angin ribut, angin topan, atau badai. . Isu soal gonjang-ganjing internal partai demokrat dalam beberapa bulan belakangan santer terdengar hampir di setiap ruang publik. Media telivisi maupun cetak tidak henti-hentinya memberitakan hembusan badai demokrat ini.

Silang sengketa ini disebabkan adanya ketidakpuasan dari sebagian internal partai tentang kepengurusan yang saat ini di pimpin oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dugaan "skenario kudeta" ini terus menggelinding hingga beberapa orang kader partai harus dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat, yaitu Marzuki Alie, Darmizal, Tri Yulianto, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib.

Saat ini mantan kader tersebut sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kenyataannya "drama penggulingan" AHY benar-benar terjadi. Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya sudah menyampaikan secara terbuka tentang persoalan ini kepada media. Sejak awal SBY menyinggung adanya keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menggantikan AHY sebagai ketua umum.

Sampai di sini rumor tentang praha demokrat bukanlah isapan jempot belaka, dimana sebagian kader yang tidak puas dengan kepemimpinan AHY melangsungkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit Sumatera Utara. KLB tersebut menetapkan Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebagai Ketua Umum versi KLB.

Dalam kacamata politik banyak kalangan "menduga-duga" adanya keterlibatan pemerintah dalam dalam prahara politik ini, karena keberadaan Moeldoko saat ini memiliki jabatan strategis di pemerintahan Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang secara otomatis adalah orang dalam istana yang lekat hubungannya dengan pemerintah.

Meniliki beberapa konflik internal partai yang pernah terjadi, umumnya terjadi murni dari dalam, dan yang ditetapkan sebagai ketua umumpun berasal dari dalam partai itu sendiri. Namun dalam sengketa dualisme ini pihak KLB menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum yang notebene sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Jamak diketahui setiap organisasi pastilah mengahadapi dilema pasang surut begitupula halnya dengan partai politik, bahkan tidak jarang menimbulkan perpecahan yang muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dalam prahara partai mercy ini muncul gerakan untuk menggantikan kepengurusan AHY yang saat ini sedang menjabat. Mereka menginginkan adanya pembaruan di dalam tubuh partai yang dirasa hanya dikendalikan oleh "politik dinasti cikeas".

Politik dinasti ini dianggap telah membawa kemunduran bagi partai, prestasi Partai Demokrat jauh merosot jika kita kihat hasil kompetesi pemilihan legislatif 2019.

Padahal sebagaimana kita ketahui Partai Demokrat merupakan partai besar yang pernah membawa SBY duduk dikursi kekuasaan selama dua periode jabatan presiden, yakni untuk masa jabatan 2004-2009 bersama Jusuf Kalla, kemudian terpilih kembali berpasangan dengan Boediono untuk masa jabatan 2009-2014. Maka wajarlah kita menganggap partai ini adalah partai besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan politik yang lain.

Prahara ini kini terus bergulir, dimana kubu AHY telah melakukan pertemuan dengan sejumlah kementerian di antaranya Kemenkopolhukam dan Kemenkumham.

Dalam keterangannya Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah memang tidak bisa melarang penyelenggaraan KLB tersebut, seperti yang pernah terjadi pada era Presiden Megawati dan SBY dulu pemerintah tidak membubarkan KLB-nya PKB, karena memang tidak boleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Posisi pemerintah nantinya akan menilai sejauhmana keabsahan dari dokumen yang disampaikan oleh KLB Sibolangit tersebut.

Selain Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda. Yasonna menyampaikan agar Partai Demokrat jangan menuding pemerintah terlibat dalam permasalahan ini. Menkumham berjanji akan bersikap profesional, objektif, dan akan menjalankan secara benar semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Penyelesaian

Dalam kacamata hukum setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya pelaksanaan KLB ini merupakan sarana yang disediakan oleh negara untuk menyatakan pendapat secara bebas baik secara perorangan maupun kelompok.

Namun tepat atau tidaknya pelaksaan KLB ini kita tunggu saja hasil telaahan dari Kemenkumham, karena UU Partai Politik memberikan jangka waktu untuk mendaftarkan kembali AD dan ART partai paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

Setetelah mengurai berbagai persoalan yang terjadi di atas, kita dapat melihat bagaimana tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi di internal partai politik. Hal ini diatur terakhir dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU Parpol mengatur bahwa apabila terjadi sengketa di dalam tubuh partai politik maka harus didahului melalui mekanisme penyelesaian secara internal terlebih dahulu (out of court settlement). Mekanisme ini dirasa lebih elegan agar ditemukan penyelesaian yang tepat untuk menghasilkan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak (win-win solution).

Mekanismenya bisa saja dibicarakan oleh dua kubu yang bertikai guna menemukan solusi. Apabila pembicaraan kedua kubu ini tidak menemukan titik kompromi yang tepat hal tersebut dapat ditingkatkan status penyelesaiannya dengan membentuk membentuk mahkamah partai. Komposisi mahkamah partai ini nantinya akan disampaikan kepada Kemenkumham oleh pimpinan partai politik.

Setelah komposisi mahkamah partai terbentuk barulah mahkamah menyidangkan "perkara" ini dengan melihat kasus atau persoalan yang sedang terjadi. UU Partai Politik memberikan batasan waktu penyelesaian konflik yakni dalam tempo 60 (enam puluh) hari.

Ketentuan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 menyebutkan hasil putusan mahkamah partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Selanjutnya Pasal 33 menyebutkan dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, mau tidak mau permasalahan ini harus dibawa ke pengadilan negeri sebagai pihak eksternal. Putusan pengadilan negeri merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Sampai di sini kita nantikan sikap objektif pemerintah sesuai ketentuan yang ada, apakah akan menerima permohonan kubu KLB Sibolangit atau tetap menyatakan kubu AHY yang sah sebagai pengurus partai berlambang mercy tersebut atau menyarankan agar diselesaikan melalui mahkamah partai. Akhir episode ini sekaligus akan menjawab pertanyaan publik adakah skenario pemerintah didalam prahara demokrat ini? (hesphy_nosa@yahoo.co.id)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved