Breaking News:

Aceh Minta Ketegasan Pilkada 2022, Temui Wakil Ketua DPR RI

Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus M Yusuf menemui Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Bardan Sahidi 

JAKARTA - Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus M Yusuf menemui Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). DPR minta ketegasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.

Azis Syamsuddin didampingi anggota DPR RI asal Aceh, Ilham Pangestu. Sementara delegasi Komisi I  hadir Bardan Sahidi (PKS), Fuadri (PAN) , Nuraini Maida (Golkar),  Darwati A Gani (PNA),  Saiful Bahri (PA), Tenaga Ahli Nurzahri. Dari Pemerintah Aceh diwakili Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah.

Muhammad Yunus mengatakan, Aceh tidak termasuk dalam sengketa regulasi tentang Pemilu, sebab Pilkada Aceh diatur dalam Undang -Undang No 11 Tahun 2006 atau UUPA.

"Apakah secara nasional Pilkada 2024 itu silakan saja, Aceh tidak masuk di dalamnya. Sebab Aceh punya landasan UUPA, Pilkada dilaksanakan 2022. Tapi sampai sekarang pusat belum memberi penegasan. Karena itu  diharapkan DPR RI mendorong Mendagri mengeluarkan penegasan Pilkada Aceh 2022," ujar Muhammad Yunus.

Ia mengatakan, sebelumnya ada surat balasan Mendagri terhadap surat Gubernur Aceh, tapi tidak ada penegasan, masih mengambang. Mendagri melakukan konsultasi dengan Komisi I DPR dan KPU. "Karena itulah kami datang kemari untuk mendorong terbitnya sebuah ketegasan," lanjut Muhammad Yunus.

Azis Syamsuddin berjanji akan membawa seluruh masukan dari Aceh itu dalam forum pimpinan DPR RI sebagai bahan pertimbangan. "Keputusan di tangan pemerintah berikut perangkatnya. Sampai sekarang belum ada keputusan. Tapi nanti dalam pertemuan konsultasi, akan kami sampaikan hal ini," kata Azis Syamsuddin.

Azis mengaku sudah mendapat gambaran perihal Pilkada Aceh 2022. Landasannya UUPA. "Saya akan laporkan hal ini ke Ibu Ketua DPR," lanjut Azis yag menerima delegasi Aceh di ruang konsultasi Wakil Ketua DPR.

Azis Syamsuddin dua bulan lalu sempat bertemu Gubernur Aceh, tapi tidak menyinggung soal Pilkada. "Saya justru sampaikan soal jabatan Wagub Aceh yang kosong. Soal Pilkada ini saya baru tahu," ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Politisi PKS Bardan Sahidi dalam pertemuan itu menyatakan bahwa KIP provinsi dan kabupaten kota di Aceh sudah siap melaksanakan Pilkada 2022. Tahapan pilkada sudah dibuat. Anggaran juga sudah dialokasikan. "Hanya saja nomenklaturnya yang masih belum jelas, karena harus menunggu dari pusat," kata Bardan.

Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah menyampaikan hal senada. Antara DPR Aceh dan  Pemerintah Aceh  sudah sepakat selenggarakan Pilkada pada 2022.  Gubernur sudah menyurati  Mendagri untuk melaksanakan Pilkada dan penjabaran penggunaan anggaran. "Tapi itu yang belum ada dari Mendagri. Karena itu minta pimpinan DPR RI  mendorong Mendagri mengeluarkan surat persetujuan dan penjabaran penggunaan anggaran," ujar Kamaruddin Andalah.

Politisi PAN, Fuadri mengatakan, apa yang sudah dituangkan dalam UU 11/2006 hendaknya dapat dilaksanakan sebagaimana sudah tertuang dalam UU tersebut. Sehingga tidak terjadi polemik antara Aceh dan Jakarta. "Sikap DPP PAN Pilkada nasional tahun 2024. Tapi di Aceh PAN menghormati dan mendukung Pilkada Aceh 2022. Dan semua  partai nasional bersikap sama untuk Aceh sesuai UUPA," ujar Fuadri.(fik)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved