Toke Seum Minta Pemerintah Aceh dan Pusat Percepat Penyelesaian Pembangunan RS Regional Langsa

Toke Seum menyampaikan hal ini seusai meninjau progres pembangunan RS Regional yang dibangun di area bekas HGU PTPN I Langsa, di Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Rabu (17/3/2021). 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, SE, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional (RS-R) Kota Langsa.

Wali Kota yang akrab disapa Toke Seum ini khawatir atas terus meningkatnya penduduk baik di Kota Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan sekitarnya di wilayah timur Aceh, tapi RS Regional jauh dari harapan penyelesaiannya.

Toke Seum menyampaikan hal ini seusai meninjau progres pembangunan RS Regional yang dibangun di area bekas HGU PTPN I Langsa, di Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Rabu (17/3/2021). 

"Selama ini RSUD Langsa menjadi rumah sakit rujukan pasien dari RS Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Otomatis pasien saban hari terus meningkat, sedangkan kapasitas tampung RSUD Langsa yang ada sekarang sangat terbatas," ujar Toke Seum. 

Baca juga: Rencana Gandeng Investor, PDAM Lhokseumawe Gelar Konsultasi Publik

Baca juga: BREAKINGNEWS - Longsor Terjadi di Ruas Jalan Geumpang-Tangse, Kendaraan Dua Arah Terjebak Macet

Baca juga: Keutamaan Bulan Syaban Sehingga Rasullah Banyak Puasa selain Ramadhan, Berikut Penjelasan Buya Yahya

Saat kunjungan ini, Wali Kota didampingi para pejabat Pemko Langsa, yakni Kadiskes, Dr Herman, Kepala Bappeda, M Darfian, ST, Plt Direktur RSUD Langsa, Dr Helmiza Fahri, SpOT.

Kemudian Kabag Pemerintahan, Khairul Ichsan, SSTP, dan lainnya. 

Mantan Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh ini menyebutkan selama ini kerap terjadi over kapasitas pasien di RSUD Langsa.

Pasalnya RSUD ini sudah menjadi RS rujukan dari Aceh Timur dan Aceh Tamiang. 

Maka sangat disayangkan, jika RS Regional yang dibangun Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat ini untuk menyahuti kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat Aceh di wilayah timur ini, setengah-setengah hati. 

Karena, kondisi di lapangan hari ini RS Regional yang setara RSUDZA Banda Aceh ini terkesan semakin lamban saja dibangun.

Oleh karena itu, kapan RS Regional ini selesai dan bisa berfungsi tidak diketahui. 

"Pembangunan RS Regional sudah dimulai sejak tahun 2017, saat itu pemerintah mengucurkan dana tahap 1 dan 2 masing-masing Rp 45 miliar dan di tahap 3 tahun 2020 berkurang Rp 35 miliar," sebutnya.

Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan RS Regional Kota Langsa ini sesuai perencanaan awalnya sebesar Rp 1,3 triliun.

Toke Seum berharap Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat lebih serius fokus dalam penyelesaian pembangunan RS Regional di Kota Langsa ini agar RS regional ini bisa segera berfungsi. 

Sebab, selain rumah sakit rujukan RSUD Langsa ini mengalami overkapasitas pasien, selama ini pasien yang mengalami penyakit tertentu juga harus dirujuk ke RSUDZA Banda Aceh dan Sumut.

Namun, bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin yang harus dirujuk ke Banda Aceh dan Medan, tentunya sangat memberatkan bagi mereka dan keluarganya. 

Pasalnya meski biaya perawatan di rumah sakit gratis, tapi mereka terkendala biaya makan dan lainnya selama dirawat, khususnya bagi keluarga pendamping pasien. 

"Saya memohon kepada Pemerintah Aceh dan Pusat agar benar-benar menggelontorkan anggaran cukup setiap tahunnya untuk peyelesaikan RS Regional ini.

Sebab ini kepentingan rakyat kita untuk kesetaraan mendapatkan fasilitas kesehatan," imbuhnya. 

Sementara itu Plt Direktur RSUD Langsa, Dr Helmiza Fahry, SpOT, berharap sama agar pembangunan RS  Regional Kota Langsa ini cepat rampung, karena kondisi RSUD Langsa semakin tinggi pasiennya. 

"Kami meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat untuk kelanjutan pembangunan RS Regional ini, sehingga rumah sakit ini bisa cepat beroperasional," paparnya.

Seloin itu, timpal dokter spesialis penyakit tulang ini, nantinya dengan beroperasionalnya RS Regional Kota Langsa juga harus dibarengi kelengkapan fasilitas alat kesehatan (akes) serta sumber saya manusia (SDM).

Dengan demikian, pasien parah atau mengalami penyakit tertentu, tidak perlu lagi harus dirujuk ke RS luar daerah seperti selama ini. 

Terkadang, jelas Helmiza, pasien terutama yang kehidupannya pas-pasan (miskin), sangat berat ketika dirujuk dari RSUD Langsa ke RSUZA Banda Aceh maupun ke Medan, Sumut.

Pasalnya keluarganya tidak memiliki uang cukup untuk biaya hidup selama mereka harus mendampingi pasien yang di rawat di rumah sakit luar daerah tersebut.  

"Bagi keluarga pasien miskin, persoalan itu menjadi probelm berat. Karena pemerintah hanya menanggung beban biaya perawatan pasien," imbuh plt Direktur RSUD Langsa ini. (*)