Breaking News:

Salam

Upahkan Pembuatan RAPBG,  Selama 6 Tahun, Mengapa Bisa?

Bentuk-bentuk penyelewengan dana desa terus terungkap di berbagai desa dan kecamatan

Editor: bakri
For Serambinews.com
Bupati Pidie, Roni Ahmad menyerahkan pagu indikatif APBG. FOR SERAMBINEWS.COM 

Bentuk-bentuk penyelewengan dana desa terus terungkap di berbagai desa dan kecamatan. Ini, selain menggambarkan kurangnya pengawasan dana gampong, juga mengindikasikan banyak pihak yang bermain menggerogoti dana desa yang seharusnya untuk kemajuan masyarakat.

Di Pidie Jaya, misalnya, saat ini kejaksaan setempat sedang memeriksa 49 keuchik di Kecamatan Indraja yang diduga terlibat pengupahan pembuatan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan lainnya sejak tahun 2015 hingga 2020. "Besaran upah yang diberikan keuchik kepada pihak ketiga jumlahnya bervariasi. Tapi, keuchik mengakui memberikan upah sebagai imbalan ke pihak ketiga," kata pejabat kejaksaan.

Kita melihat munculnya penyelewengan itu antara lain karena ketidakmampuan para keuchik dan aparatur dalam membuat dokumen perencanaan proyek desa. Kemudian, ada pihak, terutama oknum kecamatan yang menawarkan jasa pembuatan RAPBG. Maka, gayung pun bersambut.

Yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana tanggung jawab pihak kecamatan. Apa pula tugas dan fungsi tenaga pendamaping desa yang dibayar mahal oleh pemerintah? Lalu, jika pengupahan itu terjadi satu tahun kita maklum, mungkin para keuchik dan aparatur desanya sedang belajar membuat RAPBG. Tapi, ini terjadi sampai enam tahun, yakni sejak 2015 hingga tahun 2020. Siapa yang membiarkan ini terjadi terus-menerus?

Kita percaya penyelidikan bahkan bisa jadi penyidikin pihak kejaksaan akan menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan, kita yakin tak hanya keuchik yang bisa dipersalah, tapi akan ada pihak-pihak lainnya yang cukup alasan untuk terjerat dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa di Kecamatan Indrajaya, Pidie Jaya itu.

Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang sudah banyak menyeret banyak keuchik, mantan keuchik ke meja hijau bahkan ke penjara, kelihatannya seperti belum cukup menjadi “pelajaran” bagi banyak kepala desa. Buktinya, keuchik-keuchik di Pidie Jaya berani mengupahkan pembuatan RAPBG ke pihak ketiga. Dan, biaya pembuatan itu yang diperkirakan mencaai jutaan rupiah, dibebankan ke dana desa.

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tiga tahun lalu, para peneliti mengatakan, penyebab tingginya penyelewengan dana desa antara lain; minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, kurang adanya pengawasan (oleh pemerintah, masyarakat, dan desa), maraknya penggelembungan (mark up) harga.

Oleh sebab itulah, kita ingin mengatakan, pengelolaan dana desa di Aceh harus dibenahi secara serius. Jika tidak, akan terus  muncul kecenderungan peningkatan jumlah aktor dan kerugian dari korupsi dana desa dari tahun ke tahun. Karenanya, selain mendorong proses penegakan hukum terus berjalan, seorang aktvis antikorupsi mengatakan, sedikitnya ada dua langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya praktik korupsi dana desa.

Pertama, upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan. Langkah Kementerian Desa membentuk Satuan Tugas Dana Desa untuk bisa memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan bagi pendamping dan kepala desa sebaiknya perlu cepat direalisasikan. Kementerian Dalam Negeri juga harus serius menjalankan program memperkuat kapasitas perangkat desa. Selain itu, perlu dibuka ruang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat untuk bisa secara aktif mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa.

Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki secara menyeluruh penyaluran dan pengelolaan dana desa. Evaluasi tersebut menjadi penting agar kasus-kasus dugaan penyelewengan dana desa seperti di Kabupaten Pidie Jaya tidak terulang.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved