Breaking News:

Eksekusi Cambuk Terkendala Dana di Kabupaten/Kota di Aceh

Pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar Syariat Islam di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, masih terkendala minimnya dukungan

Editor: bakri
Ofisial Aceh/For Serambinews.com
EMK Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh 

TAKENGON - Pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar Syariat Islam di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, masih terkendala minimnya dukungan anggaran. Sehingga, sejumlah daerah tidak melaksanakan uqubat cambuk meskipun sudah ada keputusan dari Mahkamah Syariah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh, Dr EMK Alidar SAg M Hum di sela-sela acara rakor pelaksanaan Syariat Islam yang diikuti peserta seluruh kabupaten/kota yang dipusatkan di Aula  Parkside Gayo Petro Hotel, Kota Takengon, Sabtu (20/3/2021). 

"Jadi selama ini, ada kegiatan pelaksanaan Syariat Islam yang tidak tercover sehingga menjadi sorotan dari masyarakat. Salah satu penyebabnya dimungkinkan karena sistem penganggaran, makanya banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan," kata Alidar.

Untuk itu, lanjutnya dengan adanya sinkronisasi antara pihak terkait, diantaranya DSI Provinsi Aceh dengan DSI kabupaten/kota, serta dari Bappeda sehingga bila ada kegiatan yang tidak tercover di provinsi bisa dilaksanakan di kabupaten, dan begitu juga sebaliknya.

"Sebagai contoh, selama ini ada kabupaten/kota tidak bisa mengeksekusi keputusan mahkamah terkait dengan uqubat cambuk karena tidak tersedianya anggaran. Dulu, pernah dianggarkan di provinsi, tetapi tidak boleh karena pelaksanaan uqubat cambuk menjadi kewenangan kabupaten/kota," jelasnya.

Makanya, sebut Alidar, pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa menganggarkan untuk kegiatan seperti eksekusi putusan Mahkamah Syariah, sehingga Dinas Syariat Islam tidak lagi disorot oleh masyarakat.

"Bahkan, berdasarkan informasi yang saya dapat, ada kabupaten yang tidak lagi memproses pelanggaran Syariat Islam. Alasanya, karena jika diproses dan setelah ada putusan dari mahkamah, tetapi tidak bisa dieksekusi. Inilah yang akan kita bahas dalam rakor ini," ujar Alidar.

Sementara itu, pelaksanaan rakor yang diikuti seluruh DSI Kabupaten/kota di Aceh yang dilaksanakan di Kota Takengon selama tiga hari 18-20 Maret 2021, untuk menginventarisir sejumlah kendala yang dihadapi oleh setiap DSI di Aceh. Salah satunya terkait dengan masalah pengganggaran, sehingga dilibatkan Bappeda kabupaten/kota.  "Jadi, setiap kabupaten/kota memiliki problem yang berbeda-beda. Makanya, kami juga ingin mendengarkan langsung kendala apa yang dihadapi, termasuk mencari jalan keluar sehingga pelaksanaan Syariat Islam, bisa berjalan dengan baik," pungkas Kadis Dinas Syariat Islam Aceh, EMK Alidar.(my)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved