BSI Siap Dukung Ekspor Impor Aceh, Sahuti Harapan Gubernur Aceh

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan ekspor impor di Aceh

Editor: bakri
Dok Humas Aceh
Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Dukungan Perbankan Syariah dalam Kegiatan Ekspor Impor di Aceh, bertempat di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu, (24/3/2021) 

BANDA ACEH - Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan ekspor impor di Aceh. Hal itu diutarakan CEO Regional I BSI Aceh, Nana Hendriana, menanggapi harapan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

"Kita siap memberikan dukungan penuh dalam kegiatan ekspor impor di Aceh," kata CEO Regional I BSI Aceh, Nana Hendriana dalam acara Sosialisasi Dukungan Perbankan Syariah dalam Mendukung Kegiatan Ekspor Impor di Aceh yang berlangsung di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (24/3/2021).

Sebelumnya, Gubernur saat menyampaikan sambutan, menyampaikan harapannya agar BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia, dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional, termasuk Aceh. Apalagi daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam Aceh, ia sebutkan, terutama komoditas pertanian dan perikanan. Apabila potensi ini dikelola dengan baik, Nova yakin, Aceh tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga bisa memenuhi permintaan nasional bahkan global.

“Apabila semua potensi itu dapat dioptimalkan, maka Aceh akan menjadi salah satu pemain kunci dalam kegiatan ekspor Indonesia, dan juga berperan strategis dalam pengendalian impor melalui penyediaan barang substitusi impor,” ujarnya.

Dari sisi kegiatan ekspor impor di Aceh, Nova mengatakan, perbankan syariah hendaknya dapat berkontribusi maksimal dalam penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh eksportir dan importir. Karena layanan itu akan memudahkan pelaku usaha melakukan transaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri.

“Hasil dari transaksi ekspor dapat masuk ke Aceh melalui perbankan, sehingga pendapatan ekspor dapat menghasilkan multiplier effect serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh,” lanjutnya.

Gubernur juga menyampaikan, pada sisi pengembangan industri pengolahan, dukungan perbankan juga dapat berupa pembiayaan kepada pelaku usaha, apalagi jika diberikan dengan skim pembiayaan murah khususnya kepada UMKM. “Dengan pembiayaan tersebut, diharapkan UMKM dapat naik kelas menjadi pengusaha yang lebih besar, dan dapat memproduksi barang jadi, atau minimal setengah jadi yang kemudian diekspor ke luar negeri,” harap Nova.

Sementara CEO Regional I BSI Aceh, Nana Hendriana, selain menyatakan komitmennya mendukung kegiatan ekspor impor Aceh, juga bertekad menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Aceh. Keyakinan itu didukung dengan layanan BSI yang semakin baik dengan 217 cabang di seluruh Aceh.

"Keberadaan BSI diharapkan menjadi energi baru pembangunan nasional dan Aceh khususnya, dan menjadi wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern," ucap Nana.

Ia berkeinginan membawa BSI di Aceh menjadi BSI terbaik di antara regional-regional lain di Indonesia. Untuk itu ia meminta dukungan dari Pemerintah Aceh.

Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani, menyampaikan, dengan berlakunya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadikan perbankan syariah sebagai tumpuan harapan bagi pelaku ekspor impor di Aceh dalam bertransaksi dengan pihak luar negeri.

“Kami melihat hal tersebut bukan hanya sebagai tantangan, melainkan juga peluang bagi perbankan syariah untuk memperbesar eksistensinya dalam industri keuangan di Indonesia, dengan menguasai 100 persen pangsa perbankan Aceh. Dan Alhamdulillah, seiring dengan semakin dekatnya implementasi penuh Qanun LKS Januri 2022, lahirlah Bank Syariah Indonesia atau BSI,” sebutnya.

Dikatakan Achris, dengan kekuatan asset, jaringan kantor, teknologi, SDM dan pengalaman, diharapkan kehadiran BSI dapat menjawab berbagai kekhawatiran atau keraguan masyarakat Aceh terhadap layanan perbankan syariah pasca-diberlakukannya Qanun LKS, termasuk dalam kegiatan ekspor impor.

“Tentunya kita tidak bisa memaksakan agar BSI langsung ready 100 persen untuk melayani semua kebutuhan nasabah, karena proses merger memerlukan waktu. Terlebih lagi di Aceh, karena yang merger bukan hanya tiga bank layaknya di provinsi lain, melainkan enam bank,” sebutnya.

Ia berharap dengan dukungan para nasabahnya serta stakeholder terkait, proses merger BSI akan berjalan dengan lancar dan cepat. “Acara pada hari ini, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh, BI, dan stakeholder terkait dalam mendukung proses merger BSI agar berjalan dengan smooth,” kata Achris Sarwani.(una)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved