Breaking News:

Potensi Pungli Cukup Tinggi di Lingkup Dinas Pendidikan

Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol Dr Drs Agung Makbul SH MH mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan pihak kepolisian

HUMAS PEMERINTAH ACEH
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan cendera mata kepada Inspektur Pengawas Umum Polri yang juga Ketua Pelaksana Satgas Pungli RI, Komjen Pol Agung Budi Maryoto, usai membuka FGD Cegah Pungli Pada Layanan Pendidikan, di Aula Disdik Aceh, Senin (29/3/2021). 

BANDA ACEH - Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol Dr Drs Agung Makbul SH MH mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan pihak kepolisian pada lingkungan dinas pendidikan, sedikitnya ada 20 jenis potensi pungutan liar (pungli) di lembaga tersebut.

“Karena peluang potensi pungli di lingkup Disdik cukup banyak, jadi acara Fokus Group Discussion (FGD) Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Pendidikan Sekolah Tingkat SMA, SMK, dan PKLK yang dilakukan Disdik Aceh, merupakan upaya pencegahan dan pengingat agar kita tidak pungli di sekolah, agar selamat di dunia dan akhirat,” kata Agung Makbul yang menjadi naraumber FGD di Aula Disdik Aceh, Senin (29/3/2021).

Kegiatan itu sendiri dibuka Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan dihadiri Inspektur Pengawas Umum Polri yang juga Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi, Staf Ahli Menkopulhukam RI, Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Dr Drs Agung Makbul SH MH, Alanalis Kebijakan Utama Bidang Operasi Inspektorat Pengawas Umum  Polri, Brigjen Pol Drs Aditya Warman, Koordinator Pokja Intelegen Satgas Saber Pungli RI, Edwin Nasrul Aris, SIP, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, perwakilan dari Kodam IM dan anggota Forkopimda Aceh, Kadisdik Aceh, Drs Alhudri MM dan Kepala Cabang Disdik se-Aceh serta 800 kepala sekolah yang mengikuti acara ini secara virtual.

Agung Makbul menyebutkan, 20 potensi peluang pungli yang terpetakan,l diantaranya melalui biaya formulir pendaftaran ulang, penerimaan/sumbangan siswa baru, biaya seragam sekolah, biaya LKS atau modul pengayaan, biaya buku sekolah, biaya les dan tambahan pelajaran, biaya praktikum, kegiatan ektrakurikuler, iuran kebersihan dan keamanan, biaya studi tour.

Potensi pungli lainnya berupa jual beli jabatan kepala sekolah, penyalahgunaan/pemotongan dana BOS, pungutan uang komite sekolah, pembelian kalender, uang sertifikasi guru, potongan uang insentif guru pedalaman, biaya wisuda kelulusan, sumbangan pengembangan sekolah, renovasi gedung, dan pengadaan barang dan jasa.

“Untuk penyelenggaraan pendidikan yang baik memang dibutuhkan anggaran. Tapi dalam penetapan anggaran yang dibutuhkan, harus memperhatikan, apakah ada aturannya atau tidak. Kalau tidak ada aturannya, distop saja dan jangan dibuat atau diada-adakan dengan berbagai dalih,” tandasnya.

Selain itu, tambah Irjen Agung Makbul, apakah sudah pantas atau tidak, jangan nanti setelah dijalankan, sangat memberatkan orang tua siswa. Banyak orang tua siswa tidak berani protes, takut anaknya tak diluluskan. “Jadi, aspek tersebut tadi, perlu menjadi perhatian bagi kepala sekolah dan para guru yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah apapun tingkatannya,” ujarnya.

Bagi PNS yang melakukan pungli, tegas Agung Makbul, bisa dikenakan pasal 432 KUHP, yaitu pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain, secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran, melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana selama-lamanya 6 tahun.

Sementara itu, Inpektur Pengawas Umum Polri selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi mengatakan, pihaknya sangat mendukung Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang akan menjadikan sekolah di Aceh bebas dari aksi pungli. Salah aksi nyata awalnya, Dinas Pendidikan Aceh sudah melaksanakan FGD pencegahan pungli di tingkat sekolah dengan melibatkan 800 kepala SMA, SMK, PKLK secara virtual.

Di lingkup Kantor Dinas Pendidikan Aceh, katanya, juga sudah terlihat sistem kerja dan ruang yang transparan. Gaya kerja seperti itu, sudah menunjukkan ciri-ciri atau kriteria, adanya upaya menyelenggarakan pendidikan yang transparan dan bebas pungli. “Budaya dan prilaku transparansi dan bebas pungli itu, perlu diterapkan dan dibudayakan di setiap tingkatan sekolah,” ujar Agung Budi Mayoto.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Ketua dan Sekretaris Satgas Saber Pungli RI merupakan dukungan penuh bagi Pemerintah Aceh untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah bebas dari aksi pungli, dalam melayani masyarakat, termasuk di semua jenjang pendidikan.

Nova menyatakan, peningkatan SDM, sudah menjadi komitmen Pemerintahannya dalam masuk dalam program unggulan Aceh Carong. Program unggulan itu, bertujuan menjadikan anak-anak Aceh yang cerdas, mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja, serta mampu mengukir prestasi ditingkat nasional, regional dan global melalui  pendidikan yang berkualitas dan bebas pungli.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved