Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Ketua KP3 ALA Zulfandiara Gayo Sebut Pemekaran Provinsi bukan Tindakan Bodoh

"Pertanyaannya, apakah pembentukan DOB adalah sebuah kebodohan? Tentu saja tidak dan bertolak belakang dengan kegusaran Wali Nanggroe," ujar Zulfandia

"Pertanyaannya, apakah pembentukan DOB adalah sebuah kebodohan? Tentu saja tidak dan bertolak belakang dengan kegusaran Wali Nanggroe," ujar Zulfandiara.

Laporan Fikar W. Eda | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Pernyataan Wali Nanggroe yang menuding perjuangan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai tindakan yang bodoh, dipandang sebagai pernyataan yang tidak memiliki dasar.

Sebab Negara Kesatuan RI memberi ruang luas kepada adanya pemekaran baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Ini disampaikan Ketua Komite Pemekaran Provinsi ALA (KP3 ALA), Aceh Tengah Zulfandiara Gayo, Kamis (1/4/2021).

"Pernyataan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar itu terhadap pemekaran provinsi  menandakan bahwa beliau kurang paham tentang berbangsa dan bernegara dalam wilayah NKRI. Sebab  melalui kajian akademis, negara  memberikan ruang untuk pemekaran wilayah di NKRI dalam rangka  percepatan pertumbuhan ekonomi  dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Dalam perjalanannya, negara juga melakukan kajian tentang  pemekaran wilayah melalui kepentingan strategis nasional, meliputi geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi,' ujar Zulfandiara.

Ia mengatakan, kajian akademis daerah otonomi baru (DOB) tersebut kemudian dituangkan dalam aturan bernegara dan berbangsa.

"Pertanyaannya, apakah pembentukan DOB adalah sebuah kebodohan? Tentu saja tidak dan bertolak belakang dengan kegusaran Wali Nanggroe," ujar Zulfandiara.

Baca juga: Bocah di Banda Aceh Meninggal Tersetrum Arus Listrik, Saat Ambil Layangannya Tersangkut di Kabel TM

Terkait dengan perjuangan terbentuknya Provinsi ALA, Zulfandiara mengatakan, itu dimaksudkan untuk  mencerdaskan generasi di wilayah ALA.

Dari kajian akademis center for regional autonomy information and studies,  terdapat tujuh kriteria pembentukan provinsi baru meliputi kemampuan ekonomi,  potensi daerah, sosial/budaya, sosial/politik,  jumlah penduduk, luas daerah .

"Calon Provinsi ALA memiliki skor 139 dengan nilai 2355. Batas lulus membentuk sebuah provinsi  berada pada nilai 2280. Skor dan nilai  akademis tersebut sudah menunjukkan bahwa Provinsi ALA  sudah layak dibentuk," tukas Zulfandiara Gayo. (*)

Baca juga: 1.448 Siswa SMA/SMK di Nagan Raya Ujian Kelulusan

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved