Breaking News:

Salam

Jokowi Perjelas Posisinya 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersyukur Pemerintah menolak keberadaan kepengurusan versi KLB Demokrat Deli Serdang

Editor: bakri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersyukur Pemerintah menolak keberadaan kepengurusan versi KLB Demokrat Deli Serdang, Sumut, yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. "Apa yang telah diputuskan pemerintah adalah penegasan terhadap kebenaran legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan kepengurusan serta AD dan ART Partai Demokrat hasil kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang sudah disahkan negara," katanya .

AHY juga menyatakan, keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Yakni, hukum telah ditegakkan dengan sebenar‑benarnya dan seadil‑adilnya.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif diselenggarakannya KLB. "Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Dia menjelaskan, penolakan Kemenkumham berpaku pada AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah pada 2020 lalu. Menkumham mengatakan, KLB tidak memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam AD/ART tersebut. Utamanya, KLB tidak memenuhi dua pertiga perwakilan DPD serta separuh DPC serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

Selain mendapat apresiasi dari AHY dkk, keputusan Pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu juga mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan lainnya. Ini tentu saja karena pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM sudah bersikap bijak menghadapi kisruh atau bahkan usaha kudeta Partai Demokrat. Profesionalisme dan sikap pemerintah sebagai pengayom terlihat jelas dalam keputusan menolak KLB itu yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. Sebab, citra pemerintah dipertaruhkan dalam mengambil keputusan dimaksud.

Yang paling penting lagi, dengan keputusan itu, Istana atau Presiden Joko Widodo sudah memperjelas posisinya. Sebab, Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) melekat dengan Istana. Sebelumnya, banyak kalangan beranggapan Istana ada di balik kisruh tersebut.

Seorang pengamat politik mengatakan, berkaca dari pengalaman, ada kecenderungan akhir dari konflik sebuah partai adalah bergabung ke barisan pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah juga punya kepentingan untuk memperkuat basis parpol pendukungnya. Partai Golkar menjadi contoh dari fenomena politik tersebut. Dualisme kepemimpinan yang “mirip‑mirip” dengan kasus Partai Demokrat itu berujung masuknya salah satu kubu ke pemerintahan. Demikian juga halnya yang pernah terjadi dengan Hanura, PKB, dan PAN meski dalam konteks yang sedikit berbeda.

Oleh karena itu, kini sudah jelas posisi Istana atau Presiden Jokowi. Keputusan Pemerintah itu sudah memperlihatkan bahwa Istana sudah mengayomi secara adil kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dan parpol yang memang punya hak diayomi secara adil.

Kita melihat, peran pemerintah memang tidak bisa dilepaskan meski pada saat yang sama pemegang kekuasaan tidak boleh juga melakukan intervensi sesuai dengan Undang‑undang Partai Politik yang ada. Aturan harus ditegakkan dan aspek demokrasi tidak boleh dilanggar oleh semua pihak.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam akun media sosialnya mengatakan dasar penyelesaian polemik Partai Demokrat oleh pemerintah adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. AD/ART yang diakui pemerintah adalah yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini.

“Bicara kudeta parpol sebenarnya lagu lama yang tidak bermetamorfosa. Bukankah era Jokowi, eksistensi partai politik koalisi yang berkuasa kebanyakan, terlegitimasi hasil dari kekisruhan dan intervensi. Jadi jangan heran seperti diyakini banyak pihak, “kualitas” parpol dan pejabat partai eksisting saat ini sesunggunya tidak lebih hanya sekedar proxy boneka dari pemilik modal. Jangan biarkan tata‑krama politik nakal itu kian eksis.

Beruntungnya dalam kasus di PD gagal total. Fatsoen politik kotor dan tak beretika harus dihentikan. Tak perlu dilestarikan. Agar kontestasinya lebih berkualitas. Dan ada harapan baru untuk menghadirkan sosok pemimpin yang berintegritas, mumpuni dan sejalan dengan cita‑cita konstitusi bagi rakyat,” kata seorang kolumnis politik. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved