Breaking News:

Pemerintah Aceh Tunggu Kepastian dari Pusat

ASISTEN I Setda Aceh, Dr M Jafar SH Mhum yang dikonfirmasi Serambi tadi malam menyampaikan alasan Pemerintah Aceh tidak melakukan penandatangan NPHA

Editor: bakri
FACEBOOK RELAWAN TGK YUNUS
Ketua Komisi I DPRA Tgk Muhammad Yunus M Yusuf 

ASISTEN I Setda Aceh, Dr M Jafar SH Mhum yang dikonfirmasi Serambi tadi malam menyampaikan alasan Pemerintah Aceh tidak melakukan penandatangan NPHA dengan KIP Aceh.

"Kita harus menunggu kepastian dukungan atau lampu hijau dari Pusat. Pusat mengarah ke 2024 dan tokoh-tokoh Aceh sedang mengupayakan (Pilkada Aceh) bisa 2022," katanya saat dikonfirmasi Serambi tadi malam.

Apabila NPHA tidak dilaksana, apa pengaruh bagi Pilkada Aceh? "Secara keseluruhan ngak ada, secara teknis untuk persiapan ada," jawabnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf menilai Pemerintah Aceh tidak serius mengadvokasi Pilkada Aceh. Ia berharap, pemerintah bisa lebih aktif memperjuangkan Pilkada Aceh agar bisa digelar tahun 2022.

"Kita mohon kepada Pemerintah Aceh serius menangani pilkada karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Gubernur jangan diam seperti itu, karena rakyat Aceh sedang menunggu pilkada," kata Tgk Yunus.

Politikus Partai Aceh ini mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan undang-undang kekhususan di Aceh itu harus dijaga agar tidak digerogoti oleh undang-undang lainnya.

"Kekhususan Aceh harus dijaga. Jangan hanya DPRA saja yang memperjuangkannya, sementara pemerintah diam. Kita meminta kepada Gubernur untuk mengadvokasi Pilkada Aceh agar dilaksana tahun 2022," pinta Tgk Yunus.

Terkait dengan anggaran Pilkada, Tgk Yunus mengatakan pihaknya sudah meminta kepada Gubernur Aceh agar menyurati Kemendagri agar nomenklatur anggaran Pilkada Aceh yang ditempatkan dalam BTT bisa diubah agar dana tersebut bisa dicairkan.

"Kewenangan itu ada pada Gubernur, tidak mungkin DPRA mengirim surat itu ke Kemendagri. Kita meminta Gubernur harus mengirim surat ke Kemendagri agar mata anggaran pelaksanaan Pilkada bisa dicair dan digunakan," tutupnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved